Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Faksi pro-militer Myanmar menang dengan meguasai separuh lebih suara, dalam pemilihan umum yang berlangsung dalam tiga tahap sejak Desember hingga Januari.
Kemenangan ini menguatkan kekuasaan junta militer lima tahun setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 2021.
Menurut hasil resmi pemilu pada Kamis malam, Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang dibekingi junta Myanmar, mencatatkan persentase kemenangan 58 persen, sehingga menguasai 339 kursi dari 420 kursi parlemen yang dipertandingkan.
Dengan 166 kursi parlemen diisi oleh perwira militer melalui penunjukan langsung, faksi pro-militer menguasai 86 persen dari keseluruhan kursi Parlemen Myanmar.
Baca juga:
Timnas Futsal Indonesia Sikat Myanmar 5-1, Thailand Pimpin Klasemen
Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, diperkirakan akan kembali diajukan sebagai calon presiden oleh kubu pro-militer saat parlemen Myanmar mulai bersidang pada Maret. Pemerintahan baru diperkirakan akan dilantik pada April.
Junta Myanmar mengeklaim pemilu tersebut sebagai bukti akan "kembalinya demokrasi," yang merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer yang mengakhiri pemerintahan sipil dan menyebabkan perang saudara.
Namun komunitas internasional mengecam pelaksanaan pemilu itu sebagai tipuan belaka.
Sistem pemilu telah diubah dari yang berlaku pada tahun 2020, di mana Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang kini dipenjara, menang besar. Usai kudeta, NLD dibubarkan junta militer.
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Akibat tidak dilaksanakannya pemungutan suara di 78 daerah pemilihan yang tidak dikuasai junta atas dalih keamanan, jumlah total kursi di Parlemen Myanmar berkurang menjadi 586 dan menurunkan ambang batas pemerintahan mayoritas menjadi 294 kursi.
Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam pelaksanaan pemilu Myanmar yang tidak menghormati hak dasar warga Myanmar, serta memandang proses yang berjalan "memperparah kekerasan dan polarisasi masyarakat".
Menurut rilis pers Komisioner Tinggi HAM PBB yang dirilis Jumat, sebagian besar pemungutan suara terpusat di wilayah perkotaan yang dikuasai militer dan dilaksanakan hanya secara terbatas di daerah-daerah konflik.
Karena itu, sebagian besar masyarakat, termasuk pengungsi dan kaum minoritas seperti suku Rohingya, tidak dapat memilih dalam pemilu. (*)
