Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat menghadiri parade militer memperingati 78 tahun angkatan bersenjata Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, Senin (27/3/2023). /ANTARA/Xinhua/Myo Ky

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejak kudeta, negara dengan penganut Buddha lebih dari 54 juta penduduk itu dilanda konflik etnis internal yang melibatkan kelompok bersenjata dan militer, menyebabkan ribuan orang tewas, dan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Hari ini, pemungutan suara fase pertama pemilihan umum di Myanmar dimulai, yang menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2021, menurut laporan media.

Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari.

Menurut laporan kantor berita China Xinhua, pemungutan suara dijadwalkan dimulai pukul 6 pagi waktu setempat (2315 GMT Sabtu).

Baca juga:

Jet Junta Myanmar Jatuhkan Bom di Rumah Sakit, 33 Orang Meninggal

Pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi digulingkan pada 2021, yang membuat negara itu terjerumus ke dalam pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun. NLD memenangkan pemilihan umum November 2020.

Meskipun setelahnya 40 partai politik dibubarkan pada 2023, termasuk NLD, setidaknya enam partai — dengan 4.963 kandidat — ikut serta dalam pemungutan suara pertama ini.

Sementara itu, lebih dari 50 partai bersaing di tingkat regional. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer telah mengajukan sekitar 1.018 kandidat.

Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan 664 kursi — 440 di majelis rendah dan 224 majelis tinggi.

Setelah pemungutan suara, parlemen harus bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua dan presiden, selanjutnya kepala negara memilih perdana menteri untuk membentuk pemerintahan.

#Junta Militer #Myanmar #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Ledakan Dahsyat Gudang Peledak Myanmar Tewaskan 45 Orang, Warga Diimbau Donorkan Darah
Lokasi ledakan berada sekitar 3 kilometer di selatan perbatasan China yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), kelompok bersenjata yang memperjuangkan otonomi di Myanmar.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Ledakan Dahsyat Gudang Peledak Myanmar Tewaskan 45 Orang, Warga Diimbau Donorkan Darah
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Dunia
Aung San Suu Kyi Dipindah ke Tahanan Rumah, Lokasi Dirahasiakan Junta Myanmar
Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Aung San Suu Kyi Dipindah ke Tahanan Rumah, Lokasi Dirahasiakan Junta Myanmar
Indonesia
ASEAN Sambut Rencana Myanmar Lepaskan Tahanan Politik
SEAN hanya mencatat bahwa Myanmar telah menggelar pemilu bertahap hingga Januari yang menempatkan mantan kepala militer Min Aung Hlaing sebagai presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
ASEAN Sambut Rencana Myanmar Lepaskan Tahanan Politik
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan