Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada media massa yang terus mengawal dan memberitakan penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) kepada masyarakat di Indonesia. Tidak hanya untuk berita positif, tetapi juga kritik serta saran dari media massa baik cetak maupun elektroknik. Kritik serta saran media, kata Heddy, merupakan suplemen vitamin yang menyehatkan.
?
Hal itu disampaikan Heddy dalam pembukaan Media Gathering DKPP Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (20/11) malam.
?
“Media massa tidak usah ragu, kalau mau kritik DKPP silahkan kritik saja. Bagi saya kritik itu obat, vitamin yang menyehatkan. Tanpa kritik, DKPP nanti tidak akan semakin sehat,” ungkap Heddy.
?
Interaksi serta kerja sama DKPP dengan media massa terjalin dengan baik. Meski demikian, ia mengajak media massa tidak berhenti menyampaikan kritik serta saran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan penguatan kelembagaan DKPP. Lebih daripada itu, media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.

Baca juga:

DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat

Heddy menegaskan hoaks merupakan racun yang mematikan nalar dan kewarasan akal pikiran. “Di era seperti ini, kebenaran saja tidak cukup karena harus ada kebenaran selanjutnya. Akibatnya, kita susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka peran media massa itu hanya menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai pencerah,” ucapnya.
?
Sekretaris DKPP Syarmadani berharap kegiatan Media Gathering DKPP Tahun 2025 menjadi wadah bagi media massa untuk mengenal lebih dekat dan lebih dalam DKPP. Dengan begitu, di masa depan akan terjalin hubungan atau ikatan yang kuat dan dinamis.
?
Selain itu, media massa juga dapat menjadi pengawas independen (watchdog) terhadap DKPP dalam menjaga integritas, profesionalitas dan transparansi penyelenggara pemilu di Tanah Air.
?
“Melalui kegiatan ini, rekan-rekan media massa diharapkan mengenal lebih DKPP dalam menjaga integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan KEPP,” kata Syarmadani.(Pon)

Baca juga:

DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat


?
?

#DKPP #Ketua DKPP #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan