Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 25 September 2022
Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Diskusi dengan tema "Tudingan Data Infrastruktur dan Pemilu Curang". (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Klaim data infrastruktur dan pemilu 2024 curang kini tengah ramai dibahas di perpolitikan nasional. Hal tersebut dicetuskan Partai Demokrat.

Pengamat politik Lucius Karus menilai klaim data infrastruktur dan tudingan pemilu 2024 curang, justru akan merugikan Partai Demokrat secara elektoral.

Baca Juga:

Partai Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

"Klaim infrastruktur maupun terkait dengan dugaan pemilu curang sejauh ini tidak menguntungkan partai yang menyampaikan itu ke publik," kata Lucius, dalam Diskusi bertajuk 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', di Jakarta, Sabtu (24/9).

Selain itu, menurutnya klaim data infrastruktur yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri.

"Justru mengklaim sesuatu yang tidak sesuai fakta atau data, dia justru mungkin akan mendapatkan antipati dari pendukung Jokowi," imbuhnya.

Lucius menyarankan agar Partai Demokrat menyusun ulang strategi pemenangan jelang Pemilu 2024. Sebab, klaim data semata yang disampaikan AHY bisa mudah diserang balik.

"Ini untuk memastikan dia tidak justru akan semakin dikerdilkan oleh karena klaim-klaim yang bisa dengan mudah dibantah dengan data yang ada sekarang ini," jelas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) inim

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Pemilu curang tak perlu disikapi dengan berlebihan. Namun, ia menekankan tuduhan curang harus dibuktikan atau didasari dengan alasan-alasan kuat.

"Tapi Kalau nggak bisa dibuktikan itu bunuh diri politik," katanya.

Baca Juga:

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Ia sangat menyayangkan alasan yang disampaikan SBY untuk mendukung argumen Pilpres curang sangat lemah.

Misalnya, alasan bahwa indikasi kecurangan adalah pengaturan Pilpres hanya untuk dua pasangan calon. Dengan lemahnya alasan curang Pilpres ini, publik memiliki persepsi jika apa yang disampaikan SBY hanya karena khawatir anaknya tidak bisa ikut kontestasi. Akhirnya, apa yang disampaikan SBY ini menjadi boomerang bagi Demokrat.

"Ini adalah jualan politik, harapannya dapat dukungan. Tapi yang dapat adalah feedback, serangan balik, dan malah membuat demokrat mati kutu," pungkas Adi.

Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melakukan "gunting pita".

Tuduhan ini lantaran Jokowi dianggap hanya melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dari Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, potensi adanya kecurangan Pemilu 2024 disampaikan oleh SBY. Kedua pernyataan itu disampaikan pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pengamat Politik #Lucius Karus #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan