Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 25 September 2022
Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Diskusi dengan tema "Tudingan Data Infrastruktur dan Pemilu Curang". (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Klaim data infrastruktur dan pemilu 2024 curang kini tengah ramai dibahas di perpolitikan nasional. Hal tersebut dicetuskan Partai Demokrat.

Pengamat politik Lucius Karus menilai klaim data infrastruktur dan tudingan pemilu 2024 curang, justru akan merugikan Partai Demokrat secara elektoral.

Baca Juga:

Partai Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

"Klaim infrastruktur maupun terkait dengan dugaan pemilu curang sejauh ini tidak menguntungkan partai yang menyampaikan itu ke publik," kata Lucius, dalam Diskusi bertajuk 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', di Jakarta, Sabtu (24/9).

Selain itu, menurutnya klaim data infrastruktur yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri.

"Justru mengklaim sesuatu yang tidak sesuai fakta atau data, dia justru mungkin akan mendapatkan antipati dari pendukung Jokowi," imbuhnya.

Lucius menyarankan agar Partai Demokrat menyusun ulang strategi pemenangan jelang Pemilu 2024. Sebab, klaim data semata yang disampaikan AHY bisa mudah diserang balik.

"Ini untuk memastikan dia tidak justru akan semakin dikerdilkan oleh karena klaim-klaim yang bisa dengan mudah dibantah dengan data yang ada sekarang ini," jelas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) inim

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Pemilu curang tak perlu disikapi dengan berlebihan. Namun, ia menekankan tuduhan curang harus dibuktikan atau didasari dengan alasan-alasan kuat.

"Tapi Kalau nggak bisa dibuktikan itu bunuh diri politik," katanya.

Baca Juga:

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Ia sangat menyayangkan alasan yang disampaikan SBY untuk mendukung argumen Pilpres curang sangat lemah.

Misalnya, alasan bahwa indikasi kecurangan adalah pengaturan Pilpres hanya untuk dua pasangan calon. Dengan lemahnya alasan curang Pilpres ini, publik memiliki persepsi jika apa yang disampaikan SBY hanya karena khawatir anaknya tidak bisa ikut kontestasi. Akhirnya, apa yang disampaikan SBY ini menjadi boomerang bagi Demokrat.

"Ini adalah jualan politik, harapannya dapat dukungan. Tapi yang dapat adalah feedback, serangan balik, dan malah membuat demokrat mati kutu," pungkas Adi.

Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melakukan "gunting pita".

Tuduhan ini lantaran Jokowi dianggap hanya melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dari Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, potensi adanya kecurangan Pemilu 2024 disampaikan oleh SBY. Kedua pernyataan itu disampaikan pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pengamat Politik #Lucius Karus #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Bagikan