Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 25 September 2022
Tuduhan Klaim Infrastruktur dan Pemilu Curang Dinilai Rugikan Partai Demokrat

Diskusi dengan tema "Tudingan Data Infrastruktur dan Pemilu Curang". (Foto: MP/Joseph Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Klaim data infrastruktur dan pemilu 2024 curang kini tengah ramai dibahas di perpolitikan nasional. Hal tersebut dicetuskan Partai Demokrat.

Pengamat politik Lucius Karus menilai klaim data infrastruktur dan tudingan pemilu 2024 curang, justru akan merugikan Partai Demokrat secara elektoral.

Baca Juga:

Partai Demokrat Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

"Klaim infrastruktur maupun terkait dengan dugaan pemilu curang sejauh ini tidak menguntungkan partai yang menyampaikan itu ke publik," kata Lucius, dalam Diskusi bertajuk 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', di Jakarta, Sabtu (24/9).

Selain itu, menurutnya klaim data infrastruktur yang disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru akan berdampak negatif kepada dirinya sendiri.

"Justru mengklaim sesuatu yang tidak sesuai fakta atau data, dia justru mungkin akan mendapatkan antipati dari pendukung Jokowi," imbuhnya.

Lucius menyarankan agar Partai Demokrat menyusun ulang strategi pemenangan jelang Pemilu 2024. Sebab, klaim data semata yang disampaikan AHY bisa mudah diserang balik.

"Ini untuk memastikan dia tidak justru akan semakin dikerdilkan oleh karena klaim-klaim yang bisa dengan mudah dibantah dengan data yang ada sekarang ini," jelas Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) inim

Sementara itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Pemilu curang tak perlu disikapi dengan berlebihan. Namun, ia menekankan tuduhan curang harus dibuktikan atau didasari dengan alasan-alasan kuat.

"Tapi Kalau nggak bisa dibuktikan itu bunuh diri politik," katanya.

Baca Juga:

Demokrat Bongkar Upaya PDIP Jegal SBY Maju Pilpres 2009

Ia sangat menyayangkan alasan yang disampaikan SBY untuk mendukung argumen Pilpres curang sangat lemah.

Misalnya, alasan bahwa indikasi kecurangan adalah pengaturan Pilpres hanya untuk dua pasangan calon. Dengan lemahnya alasan curang Pilpres ini, publik memiliki persepsi jika apa yang disampaikan SBY hanya karena khawatir anaknya tidak bisa ikut kontestasi. Akhirnya, apa yang disampaikan SBY ini menjadi boomerang bagi Demokrat.

"Ini adalah jualan politik, harapannya dapat dukungan. Tapi yang dapat adalah feedback, serangan balik, dan malah membuat demokrat mati kutu," pungkas Adi.

Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melakukan "gunting pita".

Tuduhan ini lantaran Jokowi dianggap hanya melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur dari Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara itu, potensi adanya kecurangan Pemilu 2024 disampaikan oleh SBY. Kedua pernyataan itu disampaikan pada Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pengamat Politik #Lucius Karus #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Bagikan