Soal Netralitas Aparat, Anggota Komisi III DPR Minta Satukan Kata dan Perbuatan

MerahPutih.com - Netralitas aparat keamanan menjadi isu yang hangat diperbincangkan menjelang Pemilu 2024. Aparat penegak hukum harus memastikan tidak memihak salah satu pasangan calon di kontestasi elektoral 2024.

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan netralitas aparat keamanan jangan hanya sekadar perkataan tapi juga harus konsisten dengan perbuatan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, netralitas tersebut akan menjadikan pesta demokrasi berlangsung damai.

Baca Juga:

Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Netralitas di Pemilu 2024

"Kita mau omongin Pemilu damai, kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan ya satu, kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

Jazilul menyebut, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mengalami gangguan netralitas. Oleh sebab itu, keteladanan dalam bersikap netral harus ditunjukkan di kontestasi Pemilu.

"Itu butuh keteladanan, dan inilah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini, menurut saya mengalami distrust. MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan," ujarnya.

Baca Juga:

Legislator PKS Cecar Kabaharkam di Rapat Komisi III: Ada Strategi Jamin Netralitas?

Jazilul menganalogikan begitu sulitnya membedakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan posisi kepala keluarga. Dia lantas menyinggung putusan MK yang kental kepentingan keluarga.

"Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apa pun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai," tutup Jazilul. (Pon)

Baca Juga:

DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024