Legislator PKS Cecar Kabaharkam di Rapat Komisi III: Ada Strategi Jamin Netralitas?
Zulfikar Sy - Rabu, 15 November 2023
Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon
MerahPutih.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan soal komitmen Polri untuk bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
Para legislator menanyakan langsung netralitas Korps Bhayangkara dalam rapat Komisi III bersama Kabaharkam Komjen (Pol) Fadil Imran, Rabu (15/11).
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mempertanyakan soal adakah strategi khusus dari Polri untuk menjamin seluruh polisi bersikap netral.
Baca Juga:
Kata Kabaharkam Polri di Tengah Isu Netralitas Polri yang Jadi Sorotan
Menurut Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sangat penting untuk memastikan personel Polri tidak terlibat politik praktis di Pilpres 2024.
“Bagaimana langkah untuk menguasai aturan-aturan internal kepolisian tersebut? Apakah ada strategi khusus yang diambil Polri untuk menjamin netralitas anggotanya? Nah ini penting,” kata Aboe.
Lebih lanjut Aboe menuturkan, jaminan dari Polri sangat penting meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Telegram (ST) pada Oktober 2023.
Karena berkaca pada Pemilu 2019, mantan KSAD Jenderal Andika Perkasa pernah mendapatkan tekanan untuk tidak netral.
“Mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa beliau pada saat 2019, saat menjadi sebagai KASAD juga mendapatkan tekanan tertentu,” tutur Aboe.
Baca Juga:
DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024
Aboe lantas mengonfirmasi kepada Fadil Imran apakah Listyo mengalami tekanan serupa seperti yang dialami Andika Perkasa.
“Kalau boleh tahu Bapak Kapolri mengalami hal yang serupa gak? Nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Pimpinan Komisi III Respons Positif Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
Formappi Nilai DPR Lempar Tanggung Jawab soal Usulan Perppu Perampasan Aset ke Presiden Prabowo
Kapolri Izinkan Aparat TNI/Polri Bubarkan Pendemo jika Terjadi Kekacauan yang Ganggu Perekonomian Nasional
