Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal

Ilustrasi anggota Polri/ dok Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kontroversi soal rencana perpanjangan masa pensiun Polisi jadi 60 tahun hingga kini terus menuai sorotan.

Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa batas usia pensiun anggota Polri paling ideal di angka 60 tahun secara umum, tanpa adanya pengkategorian jabatan.

Menurutnya, batas usia pensiun anggota Polri hingga 58 tahun dan bisa diperpanjang 60 tahun, berlaku bagi anggota yang memiliki keahlian khusus.

Ia mengatakan, ketentuan ini sangat dibutuhkan yang diatur dalam UU Polri, batas usia paling minim dibandingkan dengan batas usia pensiun aparat penegak hukum lainnya.

Baca juga:

Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Batas Usia Pensiun Polri Sudah Sesuai

 Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. Foto: Dok. Muhammad Rullyandi
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. Foto: Dok. Muhammad Rullyandi

Rullyandi juga menambahkan, agar dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubatas atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang sedang di bahas di DPR, dilakukan penyesuaian batas usia pensiun secara merata bagi semua anggota Polri di angka 60 tahun.

Ditengah penyesuaian itu, Polri masih diangka 60 termasuk paling menyesuaikan dengan kondisi pada hari ini.

kata Rullyandi.

Rullyandi menambahkan, batas usia pensiun anggota Polri di angka 60 tahun berpatokan pada UU Polri yang berlaku saat ini yang memberikan batasan batas usia pensiun 58 tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan.

“Dalam rate angka 60 usia karena memberikan satu perpanjangan dua tahun untuk yang fungsional dari norma sebelumnya, sehingga itu jadi patokan untuk kebijakan open legal policy di angka 60 untuk semua anggota Polri,” tutup Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya ini.

Baca juga:

DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya

Sekadar informasi, Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati aturan baru mengenai batas usia pensiun anggota Polri melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepolisian (Polri).

Namun, batas usia pensiun tidak dipukul rata menjadi 60 tahun untuk semua golongan pangkat (knu)

#Usia Pensiun #Pakar Hukum Tata Negara #Kapolri #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Bagikan