Pimpinan Komisi III Respons Positif Usulan Pembentukan Panja Netralitas Polri
Mula Akmal - Rabu, 15 November 2023
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K
MerahPutih.com - Pimpinan Komisi III DPR RI meyambut positif usulan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri menyongsong kontestasi Pilpres 2024.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menyatakan, panja itu bisa saja dibentuk.
Baca Juga:
"Bisa aja (dibentuk Panja Netralitas Polri),” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).
Komisi I DPR sebelumnya telah lebih dahulu membentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024.
“Kalau TNI mencakup pengamanan republik ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan," ujarnya.
Baca Juga:
Ada Konser Coldplay di GBK, TransJakarta Perpanjang Jam Operasional
Sahroni mengatakan, Polri menjadi komponen yang berhubungan langsung dengan pengamanan pemilu. Karena itu, menurutnya, pembentukan panja tergantung bagaimana kesiapan Polri menghadapi pemilu 2024.
"Nanti kita akan tanyakan lagi bagaimana kesiapan kesigapan dari Polri untuk pada hal-hal penyelenggaraan pemilu 2024," tutup Sahroni. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bukan Cuma Dasco, Komisi III DPR Juga Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Komisi X DPR Desak Pemerintah Segera Tambah Kuota dan Permudah Prosedur KIP Kuliah
