Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 15 November 2023
Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Wakil Ketua MKD DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Foto: dpr.go.id.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri menyongsong kontestasi Pemilu 2024.

Usulan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Baca Juga:

9 Arahan Kapolri ke Anggotanya Terkait Netralitas Polri di Pemilu 2024

Trimedya menjelaskan, pembentukan panja itu bertujuan agar Polri bersikap netral di pesta demokrasi nanti.

"Saya kira komisi III juga, kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Wuryanto), kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya.

Dalam kesempatan itu, Trimedya juga mengusulkan Bambang "Pacul" Wuryanto menjadi Ketua Panja netraliras Polri.

"Saya mengusulkan, ketua (Komisi III DPR) jadi ketua (panjanya)," ujarnya.

Baca Juga:

Utut Adianto PDIP Jadi Ketua Panja Netralitas TNI

Lebih lanjut ia mengungkapkan alasan mengusulkan pembentukan panja. Menurutnya, personel Polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol).

Misalnya yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Ia menduga adanya keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Saya tanya orang di 4 kabupaten itu dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang yang ada 3 model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya (PSI) tidak ada sampai bawah," ujarnya.

"Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu," sambung dia. (Pon)

Baca Juga:

Di Hadapan Komisi I DPR, Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

#DPR RI #PDIP #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Kortastipidkor Polri mendukung rencana DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Bareskrim Ungkap Sindikat Pornografi Modus Live Streaming di TikTok, Berujung ke Aplikasi Tevi
Para pelaku memanfaatkan fitur siaran langsung untuk membangun jumlah penonton dan interaksi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Bareskrim Ungkap Sindikat Pornografi Modus Live Streaming di TikTok, Berujung ke Aplikasi Tevi
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Bagikan