Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 15 November 2023
Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Wakil Ketua MKD DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Foto: dpr.go.id.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri menyongsong kontestasi Pemilu 2024.

Usulan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Baca Juga:

9 Arahan Kapolri ke Anggotanya Terkait Netralitas Polri di Pemilu 2024

Trimedya menjelaskan, pembentukan panja itu bertujuan agar Polri bersikap netral di pesta demokrasi nanti.

"Saya kira komisi III juga, kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Wuryanto), kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya.

Dalam kesempatan itu, Trimedya juga mengusulkan Bambang "Pacul" Wuryanto menjadi Ketua Panja netraliras Polri.

"Saya mengusulkan, ketua (Komisi III DPR) jadi ketua (panjanya)," ujarnya.

Baca Juga:

Utut Adianto PDIP Jadi Ketua Panja Netralitas TNI

Lebih lanjut ia mengungkapkan alasan mengusulkan pembentukan panja. Menurutnya, personel Polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol).

Misalnya yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Ia menduga adanya keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Saya tanya orang di 4 kabupaten itu dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang yang ada 3 model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya (PSI) tidak ada sampai bawah," ujarnya.

"Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu," sambung dia. (Pon)

Baca Juga:

Di Hadapan Komisi I DPR, Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

#DPR RI #PDIP #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Indonesia
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Evaluasi terhadap empat personel tersebut merupakan kebijakan pemimpin Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Indonesia
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui perangkat vape.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Indonesia
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Indonesia
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Polri kini menerbitkan aturan larangan penggunaan vape terhadap seluruh anggotanya. Aturan ini juga berlaku di luar kantor.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Bagikan