Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 15 November 2023
Politisi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri

Wakil Ketua MKD DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Foto: dpr.go.id.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri menyongsong kontestasi Pemilu 2024.

Usulan itu muncul dalam rapat kerja Komisi III bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Baca Juga:

9 Arahan Kapolri ke Anggotanya Terkait Netralitas Polri di Pemilu 2024

Trimedya menjelaskan, pembentukan panja itu bertujuan agar Polri bersikap netral di pesta demokrasi nanti.

"Saya kira komisi III juga, kami mengusulkan saudara ketua (Bambang Wuryanto), kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya.

Dalam kesempatan itu, Trimedya juga mengusulkan Bambang "Pacul" Wuryanto menjadi Ketua Panja netraliras Polri.

"Saya mengusulkan, ketua (Komisi III DPR) jadi ketua (panjanya)," ujarnya.

Baca Juga:

Utut Adianto PDIP Jadi Ketua Panja Netralitas TNI

Lebih lanjut ia mengungkapkan alasan mengusulkan pembentukan panja. Menurutnya, personel Polri di Sumatera Utara telah berpihak kepada salah satu partai politik (parpol).

Misalnya yang terjadi di Kabupaten Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Ia menduga adanya keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

"Saya tanya orang di 4 kabupaten itu dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang yang ada 3 model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada, padahal strukturnya (PSI) tidak ada sampai bawah," ujarnya.

"Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga, yang bisa seperti itu malam kan cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu," sambung dia. (Pon)

Baca Juga:

Di Hadapan Komisi I DPR, Jenderal Agus Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2024

#DPR RI #PDIP #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - 1 jam, 5 menit lalu
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Bersiap Hadapi Begal Jalanan, Resmob Polda Metro Latihan Menembak biar enggak Salah Tembak
kemampuan personel perlu terus diasah agar setiap tindakan kepolisian dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan meminimalkan risiko.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Bersiap Hadapi Begal Jalanan, Resmob Polda Metro Latihan Menembak biar enggak Salah Tembak
Indonesia
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Usul mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Bagikan