Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Polri melakukan percepatan penanganan dampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra dengan mengerahkan alat berat guna membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat terdampak.
Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, berdasarkan laporan dari Kapolda di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat, diperlukan langkah cepat melalui penambahan serta optimalisasi penggunaan alat berat di lokasi-lokasi terdampak bencana.
“Kami butuh percepatan dengan sudah melibatkan dan memperbanyak alat berat yang sudah ada,” ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (27/12).
Baca juga:
BNPB: 1.137 Orang Tewas akibat Banjir Bandang dan Longsor di Sumatra
Untuk wilayah Aceh, Polri telah menyiapkan data kebutuhan lapangan dan terus melakukan pembaruan secara berkala. Di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, sedikitnya lima hingga enam unit alat berat telah disiagakan, terdiri dari ekskavator, dozer, dan dump truck.
“Untuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, kurang lebih sekitar lima sampai enam alat berat sudah kita siapkan untuk mendukung percepatan penanganan,” jelasnya.
Selain itu, di Aceh Tamiang juga disiapkan lima unit alat berat tambahan yang akan diperbantukan. Sementara di Sumatra Utara, jumlah alat berat yang dioperasionalkan terbilang cukup banyak.
“Sumatra Utara sudah disiapkan di beberapa titik, data terakhir kurang lebih ada 21 alat berat yang sudah dioperasionalkan,” kata Wakapolri.
Baca juga:
Satgas PKH Temukan Indikasi Korporasi-Individu yang Picu Banjir di Sumatra
Tak hanya fokus pada pengerahan alat berat, Polri juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih. Dedi menyebutkan, terdapat sekitar 300 titik fasilitas air bersih yang perlu segera dibangun.
“Saat ini sudah lebih dari 100 titik yang operasional. Ini terus kami kejar agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan peresmian fasilitas air bersih di sejumlah daerah, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Sumatra Barat, termasuk wilayah Agam dan Padang Panjang.
“Kami ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tutup Dedi. (Knu)
