Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat

Dwi AstariniDwi Astarini - 7 menit lalu
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat

Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah ketentuan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.


Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan perubahan itu terdapat dalam Pasal 111 ayat 2 huruf c. Dalam aturan sebelumnya, salah satu syarat pengunduran diri bagi pelanggar yang terancam PTDH yakni tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih daripada lima tahun.

Namun, dalam aturan terbaru, ketentuan tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Dalam arti, kalau lebih dari lima tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” kata Isir, Rabu (18/11).

Baca juga:

Anggota Brimob Pelaku Penganiayaan Siswa hingga Tewas Terancam PTDH, Sidang Etik akan Dihadiri Keluarga Korban


Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru. Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11). Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan tersebut.


Selain mengubah ketentuan pengunduran diri, Polri juga mengubah sejumlah mekanisme dalam persidangan kode etik, termasuk komposisi pangkat anggota majelis KKEP dan batas waktu penempatan khusus.

Aturan baru tersebut diterbitkan menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(knu)

Baca juga:

Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki

#Kapolri #Suyudi Ario Seto #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - 7 menit lalu
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - 50 menit lalu
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - 1 jam, 58 menit lalu
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Bagikan