MERAHPUTIH.COM - KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah ketentuan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan perubahan itu terdapat dalam Pasal 111 ayat 2 huruf c. Dalam aturan sebelumnya, salah satu syarat pengunduran diri bagi pelanggar yang terancam PTDH yakni tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih daripada lima tahun.
Namun, dalam aturan terbaru, ketentuan tersebut diubah menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
“Dalam arti, kalau lebih dari lima tahun ancaman pidana sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH,” kata Isir, Rabu (18/11).
Baca juga:
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru. Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11). Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan tersebut.
Selain mengubah ketentuan pengunduran diri, Polri juga mengubah sejumlah mekanisme dalam persidangan kode etik, termasuk komposisi pangkat anggota majelis KKEP dan batas waktu penempatan khusus.
Aturan baru tersebut diterbitkan menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(knu)
Baca juga:
Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki