Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - 36 menit lalu
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kejaksaan melansir Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026, terkait penyadapan yang dilakukan Mantan Kapolri Listyo Sigit serta bawahannya.

SPDP tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari pasal-pasal tersebut, diketahui dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri menemukan titik terang keterkaitan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan dugaan tindak pidana makar.

Baca juga:

Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan berhati-hati karena dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang serius dan tidak sederhana.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.

Menurut Yusril, perkara tersebut nantinya akan diungkap secara terang, termasuk melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka yang telah ditetapkan ke pengadilan maupun kemungkinan munculnya tersangka baru.

Penyidikan juga diharapkan dapat mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan tindakan tersebut. Hasil penyidikan itu akan menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.

Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang,

ujarnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. (*)

#Kapolri #Makar #Penyadapan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - 36 menit lalu
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - 1 jam, 57 menit lalu
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Bagikan