Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

Dwi AstariniDwi Astarini - 24 menit lalu
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

“Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).


Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

Baca juga:

Kapolri Ungkap Belum Ada Tersangka Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Masih Diselidiki

Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.


“Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.


Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.


Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.


Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.


Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.(knu)

Baca juga:

Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo

#Polri #Kapolri #Suyudi Ario Seto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - 24 menit lalu
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Bagikan