Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis, mendorong seluruh kepala daerah untuk berperan aktif meredam potensi konflik horizontal di tataran masyarakat yang kini tengah menguat.
"Kepala daerah harus turun tangan, agar persoalan ini tidak akan meluas secara nasional, skala bisa turun, dan substansi tidak terlalu ekstrem. Sekarang ini ada kecenderungan saling balas," ujar Nur di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
Komnas HAM, kata Nur, juga meminta seluruh kepala daerah untuk ramah terhadap hak asasi manusia. Ia menilai, saat ini masih terdapat wilayah yang belum berlaku adil terhadap warganya.
"Banyak, kalau menyebut (daerah) belum (ramah HAM). Tapi, kita sudah menilai beberapa kepala daerah yang punya spirit atau komitmen HAM, seperti Bojonegoro, Purwakarta, dan seterusnya," ungkapnya.
Menurut Nur, indikator sederhana kota atau kabupaten ramah HAM, seperti memberikan fasilitas bagi pejalan kaki selain pengendara kendaraan bermotor. Kemudian, ada ruang bagi orang berkebutuhan khusus.
"Itu indikator sederhana," pungkasnya. (Pon)