Kepala Daerah Diminta Berperan Aktif Redam Potensi Konflik Horizontal
Luhung Sapto - Senin, 15 Mei 2017
Ketua Komnas HAM Nur Kholis saat diwawancara wartawan, Senin (15/5). (MerahPutih/Ponco Sulaksono)
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis, mendorong seluruh kepala daerah untuk berperan aktif meredam potensi konflik horizontal di tataran masyarakat yang kini tengah menguat.
"Kepala daerah harus turun tangan, agar persoalan ini tidak akan meluas secara nasional, skala bisa turun, dan substansi tidak terlalu ekstrem. Sekarang ini ada kecenderungan saling balas," ujar Nur di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
Komnas HAM, kata Nur, juga meminta seluruh kepala daerah untuk ramah terhadap hak asasi manusia. Ia menilai, saat ini masih terdapat wilayah yang belum berlaku adil terhadap warganya.
"Banyak, kalau menyebut (daerah) belum (ramah HAM). Tapi, kita sudah menilai beberapa kepala daerah yang punya spirit atau komitmen HAM, seperti Bojonegoro, Purwakarta, dan seterusnya," ungkapnya.
Menurut Nur, indikator sederhana kota atau kabupaten ramah HAM, seperti memberikan fasilitas bagi pejalan kaki selain pengendara kendaraan bermotor. Kemudian, ada ruang bagi orang berkebutuhan khusus.
"Itu indikator sederhana," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Berita Terkait
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Mantan Kapolres Ngada Dipenjara 19 Tahun karena Cabuli Bocah, Bukti Jabatan dan Pangkat tak Bisa jadi Tameng dalam Pelanggar HAM
Komnas HAM Sebut Restorative Justice tak Boleh Dipakai untuk Kasus HAM Berat dan TPKS
Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo
Komnas HAM Minta Polda Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Arya
Temuan Komnas HAM di Balik Persekusi Retreat Kristen di Cidahu Sukabumi, Pengusiran hingga Perusakan
Pembubaran Retreat Keagamaan di Sukabumi Dinilai sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Intoleransi
Bantah Fadli Zon, Komnas HAM Ungkap Bukti Kekerasan Seksual saat Peristiwa Mei 98
Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat, Selidiki Dugaan Intimidasi hingga Pelanggaran Tambang Nikel
