Kalau Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Dianggap Tak Konsisten

Kamis, 03 Oktober 2019 - Angga Yudha Pratama

Merahputih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai langkah judicial review (JR) menjadi jalan terbaik bagi kelompok yang menolak UU KPK hasil revisi.

"Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10).

Baca Juga:

PUKAT UGM Akan Ajukan Gugatan Uji Materi Terhadap UU KPK

Jika Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintah karena dianggap tidak konsisten.

"Kalau seandainya presiden mengeluarkan perpu ini akan dianggap tidak konsisten," ucap Direktur Indonesia Public Institute ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Karyono menyebut Jokowi memiliki subjektifitas dalam menentukan hal itu. Jika dianggap tidak darurat atau membahayakan, Perppu tidak perlu dikeluarkan.

Baca Juga:

PUKAT UGM Akan Ajukan Gugatan Uji MaUU KPKzteri Terhadap

“Ini kan tidak, pemerintah setuju berarti ada persetujuan antara DPR dengan eksekutif, akhirnya disahkan. Kalau seandainya Presiden mengeluarkan Perppu, ini akan dianggap tidak konsisten,” imbuhnya. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan