Kalau Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Dianggap Tak Konsisten

Merahputih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai langkah judicial review (JR) menjadi jalan terbaik bagi kelompok yang menolak UU KPK hasil revisi.
"Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10).
Baca Juga:
Jika Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintah karena dianggap tidak konsisten.
"Kalau seandainya presiden mengeluarkan perpu ini akan dianggap tidak konsisten," ucap Direktur Indonesia Public Institute ini.

Karyono menyebut Jokowi memiliki subjektifitas dalam menentukan hal itu. Jika dianggap tidak darurat atau membahayakan, Perppu tidak perlu dikeluarkan.
Baca Juga:
PUKAT UGM Akan Ajukan Gugatan Uji MaUU KPKzteri Terhadap
“Ini kan tidak, pemerintah setuju berarti ada persetujuan antara DPR dengan eksekutif, akhirnya disahkan. Kalau seandainya Presiden mengeluarkan Perppu, ini akan dianggap tidak konsisten,” imbuhnya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
