Kalau Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Dianggap Tak Konsisten
Merahputih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai langkah judicial review (JR) menjadi jalan terbaik bagi kelompok yang menolak UU KPK hasil revisi.
"Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10).
Baca Juga:
Jika Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintah karena dianggap tidak konsisten.
"Kalau seandainya presiden mengeluarkan perpu ini akan dianggap tidak konsisten," ucap Direktur Indonesia Public Institute ini.
Karyono menyebut Jokowi memiliki subjektifitas dalam menentukan hal itu. Jika dianggap tidak darurat atau membahayakan, Perppu tidak perlu dikeluarkan.
Baca Juga:
PUKAT UGM Akan Ajukan Gugatan Uji MaUU KPKzteri Terhadap
“Ini kan tidak, pemerintah setuju berarti ada persetujuan antara DPR dengan eksekutif, akhirnya disahkan. Kalau seandainya Presiden mengeluarkan Perppu, ini akan dianggap tidak konsisten,” imbuhnya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
Penuhi Panggilan KPK, Ridwan Kamil: Saya Datang untuk Transparansi dan Klarifikasi
267 Hari Sejak Rumahnya Digeledah, Ridwan Kamil Akhirnya Datang Diperiksa KPK
KPK Periksa Ridwan Kamil Terkait dengan Kasus Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB
Ridwan Kamil Dipanggil KPK, Diminta Klarifikasi soal Dugaan Aliran Dana Iklan Bank BJB
KPK Tunggu Iktikad Baik Ridwan Kamil Datang Pemeriksaan Hari Ini