Kalau Keluarkan Perppu KPK, Jokowi Dianggap Tak Konsisten
Merahputih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai langkah judicial review (JR) menjadi jalan terbaik bagi kelompok yang menolak UU KPK hasil revisi.
"Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum," ujar Karyono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10).
Baca Juga:
Jika Jokowi menerbitkan Perppu UU KPK dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi buruk kepada pemerintah karena dianggap tidak konsisten.
"Kalau seandainya presiden mengeluarkan perpu ini akan dianggap tidak konsisten," ucap Direktur Indonesia Public Institute ini.
Karyono menyebut Jokowi memiliki subjektifitas dalam menentukan hal itu. Jika dianggap tidak darurat atau membahayakan, Perppu tidak perlu dikeluarkan.
Baca Juga:
PUKAT UGM Akan Ajukan Gugatan Uji MaUU KPKzteri Terhadap
“Ini kan tidak, pemerintah setuju berarti ada persetujuan antara DPR dengan eksekutif, akhirnya disahkan. Kalau seandainya Presiden mengeluarkan Perppu, ini akan dianggap tidak konsisten,” imbuhnya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ini 9 Orang Yang Dibawa ke Jakarta dari OTT Walkot Madiun, Sisanya Diperiksa di Polres
Tersenyum saat Tiba di KPK setelah Terjaring OTT, Maidi: Doakan Saya Sehat
Momen Wali Kota Madiun Maidi Tiba di Gedung Merah Putih usai Terjaring OTT KPK
KPK Gelar OTT di Pati: Bupati Sudewo Diamankan, Masih Jalani Pemeriksaan
Kasus Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,36 Miliar dan Motor Ducati
Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat Kasus Fee Proyek
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Peras Pemohon Sertifikat K3 Rp 6,5 Miliar
KPK Kulik Transaksi Pembelian Mobil Mantan Sekjen Kemenaker
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono