Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan memeriksa puluhan orang di Mapolres Madiun.
Operasi tersebut diduga berkaitan dengan praktik korupsi berupa fee proyek serta pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Tim penyidik membawa sembilan orang terperiksa ke Jakarta dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Kesembilan orang tersebut diterbangkan ke Jakarta pada Senin (19/1) untuk pemeriksaan lanjutan.
Sembilan terperiksa itu dibawa usai tim penyidik KPK memeriksa total 15 orang di Mapolres Madiun, Jawa Timur, selama lebih dari delapan jam. Pemeriksaan dilakukan sejak pagi hingga malam hari setelah OTT dilakukan terhadap Maidi.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, sembilan orang yang dibawa ke Jakarta terdiri atas unsur penyelenggara negara hingga pihak swasta.
Mereka di antaranya Wali Kota Madiun periode 2025–2030 Maidi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun Thariq Megah, serta seorang perempuan yang belum diungkap identitasnya.
“Seorang perempuan turut dibawa dalam rombongan delegasi KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta,” ujar Budi, Selasa (20/1).
Selain itu, KPK juga membawa ajudan Wali Kota Madiun, staf Dinas PUPR, staf Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora), serta pihak swasta atau kontraktor yang diduga sebagai pemberi suap.
Budi menambahkan, tidak semua pihak yang diperiksa di Mapolres Madiun dibawa ke Jakarta. Seorang pejabat aktif dan seorang mantan pejabat Kota Madiun tetap berada di daerah meski telah menjalani pemeriksaan.
“Pejabat yang tidak dibawa ke Jakarta, yakni Soeko Dwi Handiarto selaku Sekretaris Daerah Kota Madiun dan Suwarno selaku mantan Kepala Bappeda yang juga pernah menjabat Kepala Dinas PUPR,” kata Budi. (Pon)
