Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8). Foto: MerahPutih/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, karena memperkaya diri sebesar 271.500 dolar AS atau sekitar Rp 4,8 miliar.

Hal itu terungkap dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Baca juga:

Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum

Gus Yaqut Rugikan Negara Rp 622 Miliar dari Korupsi Kuota Haji

Pakai
Eks Menag, Gus Yaqut, rugikan negara Rp 622 miliar dari korupsi kuota haji. Foto: MerahPutih/Didik Setiawan

Dakwaan tersebut dibacakan jaksa KPK dalam sidang perdana Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (11/8). Dalam perkara ini, Yaqut juga didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 622 miliar.

Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD 271.500.

ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan

Melalui asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS, uang tersebut setara sekitar Rp 4.833.786.000 atau Rp 4,8 miliar.

Jaksa menyebutkan, perbuatan itu dilakukan Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Baca juga:

Pelimpahan Kasus Kuota Haji ke Tipikor, Kuasa Hukum Yaqut: Dakwaan akan Diuji di Persidangan

Menurut jaksa, Yaqut mengatur mekanisme pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pengaturan tersebut didakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan Tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu T0, jemaah haji khusus dengan masa tunggu x tahun Tx tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)," kata jaksa.

Baca juga:

Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji

27 Pihak yang Diperkaya dari Kasus Korupsi Kuota Haji

Pakai
Sejumlah pihak ikut diperkaya dari kasus korupsi kuota haji. Foto: MerahPutih/Didik Setiawan

Selain Yaqut, jaksa mendakwa perkara tersebut turut memperkaya pihak lain. Mereka adalah 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Koperasi Perahu. Berikut daftar pihak yang diperkaya:

1. Memperkaya Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex sejumlah USD 5.233.800 dan Rp 330 juta

2. Memperkaya Rizky Fisa Abadi sejumlah USD 475.000 dan Rp 50 juta

3. Memperkaya Abdul Muhyi sejumlah USD 308.500

4. Memperkaya Ridwan Kurniawan sejumlah USD 512.500 dan Rp 250 juta

5. Memperkaya Iyah Nuriyah sejumlah USD 70.000

6. Memperkaya Doddy Suhada sejumlah USD 59.500

7. Memperkaya Kamal sejumlah USD 3.000

8. Memperkaya Adam Fakih Mukodam sejumlah USD 3.000

9. Memperkaya Bambang Sutrisno sejumlah USD 80.000

10. Memperkaya Hud Rifky Assegaf sejumlah USD 130.000

11. Memperkaya Anjas Asmara sejumlah USD 30.000

12. Memperkaya Hafiz sejumlah USD 94.600

13. Memperkaya Makki Abdul Sholeh sejumlah USD 5.000

14. Memperkaya Roy Kurniawan sejumlah USD 18.500

15. Memperkaya Rachmat Wildann sebesar USD 7.000

16. Memperkaya Farid Aljawi sejumlah USD 52.500

17. Memperkaya Ahmad Taufik sejumlah USD 126.200

18. Memperkaya Muzaki Kholis sejumlah USD 84.500

19. Memperkaya Badrusalam sejumlah USD 4.500

20. Memperkaya Muhamad Zaki Yamani sejumlah Rp 353.600.000

21. Memperkaya Amaluddin Wahab sejumlah USD 602.600

22. Memperkaya Syihabbul Muttaqin sejumlah USD 493.400

23. Memperkaya Tauhid Hamdi sejumlah USD 20.000

24. Memperkaya Ali Makki sejumlah USD 19.600

25. Memperkaya Buchori Yusuf sejumlah USD 56.000

26. Memperkaya korporasi, yaitu 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PlHK) sejumlah Rp 478.173.058.166,41

27. Memperkaya Koperasi Perahu sejumlah USD 26.500. (Pon)

#Yaqut Cholil Qoumas #Kasus Korupsi #KPK #Kuota Haji #Kerugian Negara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Bagikan