Fraksi PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI
Selasa, 04 Februari 2020 -
Merahputih.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan meninjau lahan di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (3/2).
Mereka memprotes pembangunan pusat kuliner di lahan tersebut. Sebelumnya lahan itu dibebaskan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Baca Juga:
Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI
"Ini RTH, lahan ini dulu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pedagang kembang-kembang. Zaman eranya pak Ahok, itu di relokasi dan akan dikembalikan pada fungsi sebagai jalur hijau RTH," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di lokasi.
Gembong menuturkan, bahwasanya pembangunan RTH sudah dibangun dua kali namun pada 2018 dihenrikan dan saat ini justru hendak dibangun untuk pusat kuliner.
"Kita menagih janji kepada Pemrov DKI untuk bisa kembalikan, agar fungsi terbuka hijau betul kita rasakan," jelasnya.
Gembong menegaskan, tidak ada pusat kuliner yang dibangun di RTH apalagi lokasinya dibawah sutet yang dinilai membahayakan.
"Proyek pembangunan itu berada di bawah tiang sutet. Ini kan sangat membahayakan. Dari mana jalannya bisa ada proyek di bawah sutet," papar Gembong.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga menegaskan awalnya tanah ini dimiliki oleh Pemprov DMI kemudian diserahkan ke salah satu BUMD DKI dan disewakan ke pihak ketiga.
"Ini KSO antara Jakarta utilitas sama salah satu PT, jadi PT nya itu yang mau bangun ini, jadi sifatnya dia kayak properti. Tetapi perhitungan teknis sementara kita enggak tau, kemarin kita sudah bilang itu di stop, tiba-tiba dilanjutkan lagi," jelad Pandapotan.
Baca Juga:
Riza Patria Dapat Tiket Dukungan Jadi Wagub DKI dari Fraksi PAN
Menanggapi hal itu, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menyampaikan pihaknya bakal menindaklanjuti protes yang dilayangkan Fraksi PDIP itu.
"Kami akan tindaklanjuti koordinasi dengan Jakpro sebagai pengelola kawasan ini. Ini kita akan respon sesegera mungkin," pungkas Sigit.(Asp)
Baca Juga:
