PSI Dorong Uji Publik Wagub DKI Disiarkan di TV

Eddy FloEddy Flo - Senin, 03 Februari 2020
 PSI Dorong Uji Publik Wagub DKI Disiarkan di TV

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ahmad Riza Patria menyambangi Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebagai agenda perkenalan diri sebagai kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI dari Gerindra.

PSI lagi-lagi ngotot untuk dilakukannya uji publik sebelum dua calon wagub DKI diproses dalam rapat paripurna pemilihan pengganti Sandiaga.

Baca Juga:

Riza Patria Dapat Tiket Dukungan Jadi Wagub DKI dari Fraksi PAN

"Jadi menginginkan prosesnya yang terbuka uji publik kepada cawagub," kata Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad usai menerima silahturahmi Riza Patria di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Cawagub DKI dari Gerindra Ahmad Riza Patria bertemu dengan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta
Cawagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bertemu dengan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Bahkan Partai yang dikomandoi Grace Natalie itu akan mendorong pelaksanaan uji publik cawagub DKI Jakarta disiarkan di stasiun televisi nasional.

Tujuan uji publik di televisi, lanjut Idris, agar masyarakat terlibat dan bisa menilai sosok calon pendamping Gubernur Anies Baswedan.

"Kalau perlu kita akan dorong debat-debat di TV nasional jadi bener-bener masyarakat terlibat jadi," papar Idris.

Idris mengingikan, uji publik ini nantinya dilakukan oleh institusi DPRD DKI Jakarta.

"Uji publik di mana isinya dapat mempertanyakan misalnya komitmen mereka terhadap toleransi terhadap Pancasila seperti apa Karena kan tidak ada pertanyaan program tapi kita berhak mempertanyakan komitmen-komitmen," jelasnya.

Baca Juga:

Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI

Kemudian Idris kembali mencontohkan, dalam pelaksanaan itu Dewan Legislatif Kebon Sirih dapat menyecar pertanyakan pada dua wagub bagaimana caranya DKI meminimalisir dari tindakan korupsi di Jakarta.

"Bagaimana cara cepat agar birokrasi ini minim korupsi nah itu yang akan kami tanyakan," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Bakal Banyak Belajar dari Sandi

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - 1 jam, 39 menit lalu
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan