PSI Dorong Uji Publik Wagub DKI Disiarkan di TV


Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.Com - Ahmad Riza Patria menyambangi Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebagai agenda perkenalan diri sebagai kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI dari Gerindra.
PSI lagi-lagi ngotot untuk dilakukannya uji publik sebelum dua calon wagub DKI diproses dalam rapat paripurna pemilihan pengganti Sandiaga.
Baca Juga:
Riza Patria Dapat Tiket Dukungan Jadi Wagub DKI dari Fraksi PAN
"Jadi menginginkan prosesnya yang terbuka uji publik kepada cawagub," kata Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad usai menerima silahturahmi Riza Patria di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
Bahkan Partai yang dikomandoi Grace Natalie itu akan mendorong pelaksanaan uji publik cawagub DKI Jakarta disiarkan di stasiun televisi nasional.
Tujuan uji publik di televisi, lanjut Idris, agar masyarakat terlibat dan bisa menilai sosok calon pendamping Gubernur Anies Baswedan.
"Kalau perlu kita akan dorong debat-debat di TV nasional jadi bener-bener masyarakat terlibat jadi," papar Idris.
Idris mengingikan, uji publik ini nantinya dilakukan oleh institusi DPRD DKI Jakarta.
"Uji publik di mana isinya dapat mempertanyakan misalnya komitmen mereka terhadap toleransi terhadap Pancasila seperti apa Karena kan tidak ada pertanyaan program tapi kita berhak mempertanyakan komitmen-komitmen," jelasnya.
Baca Juga:
Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI
Kemudian Idris kembali mencontohkan, dalam pelaksanaan itu Dewan Legislatif Kebon Sirih dapat menyecar pertanyakan pada dua wagub bagaimana caranya DKI meminimalisir dari tindakan korupsi di Jakarta.
"Bagaimana cara cepat agar birokrasi ini minim korupsi nah itu yang akan kami tanyakan," tutupnya.(Asp)
Baca Juga:
Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Bakal Banyak Belajar dari Sandi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
