Fraksi PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Februari 2020
Fraksi  PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan meninjau lahan di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (3/2).

Mereka memprotes pembangunan pusat kuliner di lahan tersebut. Sebelumnya lahan itu dibebaskan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca Juga:

Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI

"Ini RTH, lahan ini dulu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pedagang kembang-kembang. Zaman eranya pak Ahok, itu di relokasi dan akan dikembalikan pada fungsi sebagai jalur hijau RTH," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di lokasi.

Fraksi PDIP kesal RTH dijadikan pusat kuliner oleh Pemprov DKI
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kecewa RTH dijadikan pusat kuliner oleh Pemprov DKI Jakarta (MP/Asropih)

Gembong menuturkan, bahwasanya pembangunan RTH sudah dibangun dua kali namun pada 2018 dihenrikan dan saat ini justru hendak dibangun untuk pusat kuliner.

"Kita menagih janji kepada Pemrov DKI untuk bisa kembalikan, agar fungsi terbuka hijau betul kita rasakan," jelasnya.

Gembong menegaskan, tidak ada pusat kuliner yang dibangun di RTH apalagi lokasinya dibawah sutet yang dinilai membahayakan.

"Proyek pembangunan itu berada di bawah tiang sutet. Ini kan sangat membahayakan. Dari mana jalannya bisa ada proyek di bawah sutet," papar Gembong.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga menegaskan awalnya tanah ini dimiliki oleh Pemprov DMI kemudian diserahkan ke salah satu BUMD DKI dan disewakan ke pihak ketiga.

"Ini KSO antara Jakarta utilitas sama salah satu PT, jadi PT nya itu yang mau bangun ini, jadi sifatnya dia kayak properti. Tetapi perhitungan teknis sementara kita enggak tau, kemarin kita sudah bilang itu di stop, tiba-tiba dilanjutkan lagi," jelad Pandapotan.

Baca Juga:

Riza Patria Dapat Tiket Dukungan Jadi Wagub DKI dari Fraksi PAN

Menanggapi hal itu, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menyampaikan pihaknya bakal menindaklanjuti protes yang dilayangkan Fraksi PDIP itu.

"Kami akan tindaklanjuti koordinasi dengan Jakpro sebagai pengelola kawasan ini. Ini kita akan respon sesegera mungkin," pungkas Sigit.(Asp)

Baca Juga:

PSI Dorong Uji Publik Wagub DKI Disiarkan di TV

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan