Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Fraksi PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 04 Februari 2020
Fraksi  PDIP Protes Lahan untuk RTH Dijadikan Pusat Kuliner oleh Pemprov DKI

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan meninjau lahan di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (3/2).

Mereka memprotes pembangunan pusat kuliner di lahan tersebut. Sebelumnya lahan itu dibebaskan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca Juga:

Riza Patria Miliki Dua Keunggulan Utama untuk Terpilih Jadi Wagub DKI

"Ini RTH, lahan ini dulu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pedagang kembang-kembang. Zaman eranya pak Ahok, itu di relokasi dan akan dikembalikan pada fungsi sebagai jalur hijau RTH," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono di lokasi.

Fraksi PDIP kesal RTH dijadikan pusat kuliner oleh Pemprov DKI
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta kecewa RTH dijadikan pusat kuliner oleh Pemprov DKI Jakarta (MP/Asropih)

Gembong menuturkan, bahwasanya pembangunan RTH sudah dibangun dua kali namun pada 2018 dihenrikan dan saat ini justru hendak dibangun untuk pusat kuliner.

"Kita menagih janji kepada Pemrov DKI untuk bisa kembalikan, agar fungsi terbuka hijau betul kita rasakan," jelasnya.

Gembong menegaskan, tidak ada pusat kuliner yang dibangun di RTH apalagi lokasinya dibawah sutet yang dinilai membahayakan.

"Proyek pembangunan itu berada di bawah tiang sutet. Ini kan sangat membahayakan. Dari mana jalannya bisa ada proyek di bawah sutet," papar Gembong.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga menegaskan awalnya tanah ini dimiliki oleh Pemprov DMI kemudian diserahkan ke salah satu BUMD DKI dan disewakan ke pihak ketiga.

"Ini KSO antara Jakarta utilitas sama salah satu PT, jadi PT nya itu yang mau bangun ini, jadi sifatnya dia kayak properti. Tetapi perhitungan teknis sementara kita enggak tau, kemarin kita sudah bilang itu di stop, tiba-tiba dilanjutkan lagi," jelad Pandapotan.

Baca Juga:

Riza Patria Dapat Tiket Dukungan Jadi Wagub DKI dari Fraksi PAN

Menanggapi hal itu, Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menyampaikan pihaknya bakal menindaklanjuti protes yang dilayangkan Fraksi PDIP itu.

"Kami akan tindaklanjuti koordinasi dengan Jakpro sebagai pengelola kawasan ini. Ini kita akan respon sesegera mungkin," pungkas Sigit.(Asp)

Baca Juga:

PSI Dorong Uji Publik Wagub DKI Disiarkan di TV

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #PDI Perjuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua PDIP Jateng: Kami di Jalan Menuju Kemenangan
PDIP tidak melihat rencana Kaesang sebagai sesuatu yang perlu ditanggapi secara khusus.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua PDIP Jateng: Kami di Jalan Menuju Kemenangan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Bagikan