MerahPutih.com - Kinerja direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah disorot. Hal ini terlihat jelas saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (10/7).
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam jadi salah satu legislator yang mengkritik kinerja direksi KAI di bawah kepemimpinan Didiek Hartantyo. Dia menyoroti dugaan otoriterisme yang terjadi di lingkungan kerja PT KAI.
Mufti Anam mengungkapkan adanya keluhan mengenai sulitnya izin keluar kantor misal untuk membeli makanan bagi karyawan KAI.
"Karena takutnya mereka, dengan otoriterisme yang terjadi di KAI, mereka kalau mau pamit ke luar, karena mereka tidak bisa makan," ujar Mufti Anam di Gedung DPR, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (11/7).
Baca juga:
Proyek Kereta Cepat Bikin PT KAI Tidak Setor Dividen ke Negara
Mufti mengatakan, setelah melakukan investigasi lebih lanjut dan mengangkat isu ini di media, Mufti Anam menerima banyak tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan internal KAI.
Menurutnya, sejak awal kepemimpinan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo saat ini, ada pola pemindahan atau pemberhentian terhadap karyawan yang mengkritik kebijakan perusahaan.
"Banyak orang lingkungan internal KAI bilang kepada kami, memang dirut ini, di Pak Didiek ini, memang sejak awal beliau berada di sini, ketika ada kritik, anak ini pertama dipindahkannya. Kemudian diberhentikan, Pak," jelas Mufti Anam.
Baca juga:
Mobil Damkar Indramayu Tertabrak Kereta Api, PT KAI Ingatkan Urutan Prioritas
Mufti Anam juga menyoroti adanya tindakan terhadap anggota DPR lainnya Evita Nursanty yang dilakukan oleh pihak yang diduga digerakkan oleh KAI.
"Kawan kami tadi bilang, Bu Evita mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam rangka perbaikan, dalam rangka fungsinya, beliau jadi DPR di tempat ini, Pak, dibullly, yang itu setelah kami cek, yang melakukan buli dan melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KAI," tambahnya.
Baca juga:
Armada KRL Sudah di Atas 30 Tahun, PT KAI Minta Tambahan Modal Negara Rp 1,8 Triliun
Dia juga menyinggung KAI karena terkesan tak peduli terhadap pegawainya sendiri. “Ini KAI gimana, sih? Kalau butuh duit ke negara. Tapi rakyat yang bernaung di dalamnya, kemerdekannya dicabut oleh KAI,” imbuh Anam. (knu)