Hal yang terpenting, kata dia, ia bersama Koalisi Kawal Capim KPK akan tetap fokus mengawasi proses seleksi hingga tahap akhir.

"Siapa 10 nama yang akan dikirim ke DPR dan muncul nama yang dianggap rekam jejaknya buruk, maka implikasi lanjutnya rating terhadap presiden terdegradasi," ujar Burhanuddin

"Bukan soal kekurangan dana ini soal wewenangnya. Jadi ada hal-hal yang bukan kewenangan kami karena itu kami tidak boleh melakukannya sebagai program. Jadi sebatas kemanusiaan," katanya

"Kalau presiden salah langkah dalam memilih capim KPK, bukan tidak mungkin menggerogoti kredibilitas presiden," kata Burhanuddin Muhtadi.

"Kami juga punya lahan kosong di Kampung Gilingan, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo dengan luas lahan 2,5 hektare. Kalau UEA tertarik bangun masjid sendiri kita sediakan lahan ini," kata Luhut.

Menurut dia, pemerintah mempersilakan larangan tersebut diberlakukan jika memang sudah menjadi keputusan penyelenggara Pemilu dan DPR.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman berpendapat WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil juga khawatir calon dari kepolisian dan kejaksaan akan lolos menjadi pimpinan KPK.

Menurut Sodik, Panja Pemerintah dan Panja DPR sangat memahami dan setuju pasal-pasal tentang tindak pidana terhadap 9 jenis kekerasan seksual.

"Apalagi Kopassus perang hutannya. Sangat diakui itu. Memiliki keunggulan di bidang perang hutan. Banyak negara lain ingin belajar dari Indonesia. Ya kita harus hati-hati," jelas Moeldoko.

"Hal ini perlu kami lakukan sebagai bentuk dukungan penuh pada proses seleksi pimpinan KPK agar menghasilkan orang-orang terbaik dan tidak bermasalah," ujar Febri.

"Memang sengaja provokasi untuk itu. Tujuannya apa, agar kita melakukan tindakan. Apalagi TNI Polri itu sangat diharapkan ada korban, baru digulirkan itu," kata Moeldoko

"Bukan malah sebaliknya membuat negara sebagai organisasi ayam sayur ketika menghadapi sekelompok kecil masyarakat yang bersikap intoleran terhadap yang lain," tutup Petrus.

(Pansus) kan kemarin kan bubar dan hasilnya belum disahkan. Maka otomatis dibentuk pansus baru. Kalau pekerjaannya, bisa jadi diteruskan, bisa jadi itu diganti lagi," kata Suhaimi

Fadli Zon bahkan mengatakan pemindahan ibu kota bisa saja batal jika fraksi-fraksi di DPR tidak sepakat. Apalagi, lanjut dia, jika ada urusan lain yang lebih mendesak di tahun-tahun mendatang.

"Mereka diperkirakan akan kesulitan membayar iuran. Bahkan mereka bisa turun status kelas menjadi kategori warga miskin jika dipaksa membayar iuran yang semakin mahal itu," kata Rudy.