Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai larangan kepada mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri pada Pilkada 2020 adalah sesuatu yang tepat.
Menurut dia, pemerintah mempersilakan larangan tersebut diberlakukan jika memang sudah menjadi keputusan penyelenggara Pemilu dan DPR.
Baca Juga:
“Setuju saja, setuju saja kalau itu memang ada kesepakatan ya sudah, tidak masalah,” ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (29/8).
Lebih lanjut, Tjahjo menerangkan usulan itu akan dibahas bersama antara Pemerintah, KPU dan Bawaslu dengan DPR.
“Nanti kan dengan DPR kita akan duduk bersama melakukan revisi sebagaimana yang diinginkan Bawaslu, yang diinginkan pemerintah, yang diinginkan oleh KPU, apakah yang sekarang masuk di UU Lebih baik cukup di PKPU saja, nanti kita bahas,” ujar Tjahjo.
Politisi PDIP ini menuturkan ada aturan yang direvisi dalam PKPU. Salah satunya adalah kampanye selama delapan bulan tidak perlu dimasukkan dalam undang-undanga tapi hanya cukup di PKPU.
"Misal contoh, kampanye 8 bulan itu penjabaran ketentuan UU seharusnya cukup di PKPU saja," jelas Tjahjo.
Baca Juga:
Kemendagri Dukung KPK soal Eks Napi Korupsi Dilarang Maju Pilkada
Ketua Bawaslu Abhan, mengusulkan pada Presiden Jokowi agar undang-undang yang mengatur tentang pilkada direvisi tentang syarat mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri.
"Kami melihat bahwa regulasi pilkada ada yang menurut kami perlu dilakukan revisi terbatas terkait nomenklatur kelembagaan dan juga pasal-pasal yang barangkali kurang efektif untuk bisa dilakukan revisi," tandas Abhan.(Knu)
Baca Juga:
Mantan Pimpinan KPK: Jangan Pilih Parpol Pengusung Eks Napi Koruptor
