Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Agustus 2019
 Pimpinan Tak Terpilih Lagi, PKS Pastikan Pansus Wagub DKI Dirombak

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi memastikan keanggotaan panitia khusus (pansus) pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dirombak ulang.

Hal tersebut disebabkan karena Ketua Pansus, Ongen Sangaji dan Wakil Ketua Pansus, Bestari Barus sudah tidak menjabat lagi terpilih sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024.

Baca Juga:

Diajak Gerindra Bertemu Tanggal 5 November, PKS Mengaku Belum Tahu Agendanya

Suhami mengatakan, pembentukan Pansus untuk menindaklanjuti penyelesaian pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan pendamping Gubernur Anies.

Agung Yulianto bersama Abdurrahman Suhaimi dari PKS
Cawagub DKI Agung Yulianto bersama anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (MP/Asropih)

"(Pansus) kan kemarin kan bubar dan hasilnya belum disahkan. Maka otomatis dibentuk pansus baru. Kalau pekerjaannya, bisa jadi diteruskan, bisa jadi itu diganti lagi," kata Suhaimi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (28/8).

Menurut dia, proses pembentukan pansus baru bakal dimulai setelah melengkapi alat kelengkapan dewan, seperti pengesahan pimpinan DPRD, ketua komisi, dan penunjukan ketua fraksi masing-masing partai.

"Setelah itu, mereka baru bisa membentuk pansus untuk menindaklanjuti tatib pemilihan wagub," jelas dia.

Diketahui, posisi Wagub DKI telah kosong sejak 10 Agustus 2018 pasca ditinggal Sandiaga Uno yang maju menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 lalu.

Baca Juga:

PKS Belum Berencana Kembalikan Sandiaga Jadi Wakil Gubernur

Dua partai pengusung PKS dan Gerindra sudah mengajukan dua nama untuk menjadi cawagub yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Lewat anggota DPRD baru ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap mereka memasukkan agenda pemilihan wagub sebagai salah satu agenda awal di masa tugasnya.

"Dua nama kan sudah disampaikan kepada dewan. Sekarang kita tunggu dewan memprosesnya lebih cepat. Dengan begitu, nanti saya tidak main single terus, akan main double kalau (diistilahkan dengan) permainan badminton," kata Anies.(Asp)

Baca Juga:

Pembentukan Pansus Wagub DKI Akan Jadi Tugas Pertama DPRD Periode 2019-2024

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Ongen Sangaji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Bagikan