Eddy Flo
MerahPutih.Com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak memunggungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Burhanuddin, kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 tidak terlepas dari peran KPK. Dalam artian KPK ikut mendongkrak elektabilitas Jokowi meski tidak secara langsung lewat keberhasilan KPK menangkap koruptor.
Baca Juga:
WP KPK Serang Capim Polri dan Jaksa, Takut Jagoan Tersingkir
"Mereka yang puas dengan Pak Jokowi umumnya puas terhadap KPK," kata dia di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8) saat memaparkan hasil survei LSI bertema Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi Terhadap Dukungan Kepada Jokowi.
Pada survei tersebut, 70 persen responden mengaku puas terhadap kinerja KPK dan 58,9 persen dari mereka memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara 36,9 persen yang memilih presiden pejawat menilai tidak puas dengan kinerja KPK dengan persentase 19,6.
Temuan survei juga mendapati jika KPK masih menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik dalam empat tahun terakhir dengan tingkat kepercayaan 22 persen. Diikuti oleh Presiden (20 persen) Polisi (15 persen) pengadilan (11 persen) DPR ( delapan persen) dan partai politik (enam persen).
Menurut Burhanudin, angka-angka tersebut seharusnya memberikan masukan bagi presiden agar lebih memahami arah otoritas politiknya. Kepala negara, dia mengatakan, juga digarapkan dapat mengoptimalkan kerja-kerja anti-korupsi agar dapat berjalan leboh efektif di nusantara.
Analis politik ini menambahkan, Panitia Seleksi (pansel) KPK telah menetapkan 20 nama bakal Calon Pimpinan (capim) KPK. Namun, menurutnya, penetapan ini melahirkan kontroversi di tengah masyarakat. Sejumlah nama disebut-sebut memiliki rekam jejak integritas yang patut dipertanyakan.
Isu tersebut kini menjadi krusial mengingat pansel tengah menetukan 10 nama yang akan diserahkan kepada presiden. Puluhan nama itu kemudian akan menjalani fit and proper test di Komisi III DPR untuk selanjutnya dipilih lima nama untuk memimpin KPK.
"Pada babak pemilihan capim ini, presiden diharapkan menunjukan keberpihakannya pada agenda pemberantasan korupsi dengan cara memilih calon komisioner KPK yang terjaga integritasnya," kata Burhanudin.
Baca Juga:
Wadah Pegawai: Jangan Sampai KPK Dipimpin Orang yang Punya Reputasi Buruk
Dia menyebut, presiden harusnya memilih pimpinan KPK yang sesuai dengan aspirasi publik. Sebab, kesalahan dalam pengambilan langkah terkait pimpinan KPK akan membuat pendukung Jokowi berbalik arah dan tak mau mendukung pemerintahan ke depan.
Dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi publik kepada KPK, lanjut Burhan, maka tenun itu dapat rujukan bagi pemerintah untuk mengambil sikap dalam seleksi capim KPK 2019-2023 yang kini tengah menjadi pro-kontra.
"Kalau presiden salah langkah dalam memilih capim KPK, bukan tidak mungkin menggerogoti kredibilitas presiden," kata Burhanuddin Muhtadi.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1220 responden dengan margin of error 2,9 persen. Populasi tersebut dipilih secara acak pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Knu)
Baca Juga:
Koalisi Kawal Capim KPK Luncurkan Petisi Daring Tolak Calon Bermasalah
