"Permohonan pencekalan telah diajukan. Surat panggilan juga telah disampaikan. Sejauh ini, telah diperiksa 16 saksi terkait dan telah diperiksa ahli," ungkap Dedi

"Dalam kacamata saya, proses pemilihan pimpinan KPK kali ini telah menyisakan banyak persoalan serius, mulai dari panitia seleksinya, hingga para calon yang mendaftar," kata Sinta.

"Itu kan haknya Menteri PUPR, haknya pemerintah pusat. Kecuali kalau pemerintah pusat menghibahkan ke Pemprov DKI. Itu lain masalah. Itu lain cerita-lah," ujar Pandapotan

Usai diperiksa, Pakde Karwo mengaku proses pemberian dana hibah kepada Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan prosedur.

“Saya berharap Komisi III itu jangan memilih berdasarkan pragmatisme politik. Tapi betul-betul untuk memperbaiki negeri ini,” kata Buya Syafii

Menurut Fadli, pemblokiran jaringan internet tak bedanya dengan pembredelan zaman Orde Baru (Orba).

Sultan HB X menjelaskan kunjungan resmi raja Malaysia ini baru pertama kali dilakukan. Namun Permaisuri Azizah sempat beberapa kali ke Yogyakarta.

"Untuk posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, diamanahkan kepada Abdurrahman Suhaimi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo di Jakarta, Rabu (28/8).

Lexy membenarkan adanya permintaan maaf secara langsung dari Pendeta Tabaraka kepada pihak FPAB. Lanjut Lexy, FPAB pun telah memaafkan Pendeta Tabaraka.

“Tentu yang akan menduduki adalah ASN muda. Mereka yang handal, siap mental, berwawasan, memiliki kemampuan berpikir bagus,” jelas mantan Wakapolri ini.

Menurut Lukas, sikap penolakan tersebut berawal dari kurangnya koordinasi, kemudian terlalu cepat sehingga muncul emosi.

Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan apalagi memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK," ucap Febri Diansyah

"Dan dalam satu tempat ada juga ormas tapi perorangan yah, ada banyak sekali warga di situ, ini kita dalami. Siapa yang teriak rasis, ini terus kita kejar," tegas Panglima TNI.

Anies menuturkan, solusi terbaik dari persoalan tersebut mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum yang ada.

Dari hasil perhitungan Komisi III dengan para petinggi Polri, untuk memindahkan Mabes Polri saja membutuhkan dana sekitar Rp147 triliun.