Headline

Fadli Zon: Pemblokiran Internet di Papua Sama Saja dengan Pembredelan Era Orde Baru

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 28 Agustus 2019
 Fadli Zon: Pemblokiran Internet di Papua Sama Saja dengan Pembredelan Era Orde Baru

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera membuka kembali akses internet di wilayah Papua. Menurut Fadli, pemblokiran jaringan internet tak bedanya dengan pembredelan zaman Orde Baru (Orba).

Lebih lanjut, Fadli menilai pemblokiran internet tidak akan menyelesaikan masalah Papua.

Baca Juga:

Jaringan Internet di Papua Masih Diblokir, Ombudsman Panggil Menkominfo Rudiantara

"Menurut Saya harus diakhiri karena justru jadi perhatian dunia something wrong, kita kayanya defensif mau menutupi informasi seperti zaman dulu, dulu kan dibredel ini kan bredel bentuk baru namanya," ujar Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Fadli Zon kritik pemberintah terkait pemblokiran akses internet di Papua (Foto: antaranews)

Fadli mengatakan, pemerintah seharusnya melihat akar persoalan Papua secara mendalam. Pemblokiran akses internet yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kominfo justru membuat masalah baru.

Pasalnya, dengan penutupan jaringan komunikasi dinilainya sebagai bentuk merampas hak rakyat dan mengganggu aktivitas rakyat.

"Karena hak-hak masyarakat dikurangi seperti ini. hak untuk mendapatkan akses internet itu hak dasar. Tidak boleh seenaknya," ucap politikus Gerindra itu.

Baca Juga:

Menkominfo: Akses Internet di Papua Diblokir Demi Keamanan Nasional

Kemkominfo masih belum mengetahui kapan akan membuka blokir akses internet di Papua. Pemblokiran layanan data atau internet di Papua akan berlangsung sampai situasi dan kondisi yang benar-benar normal.

Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pihaknya dengan aparat penegak hukum masih beredar informasi hoaks dan rasialisme.

Berita bohong tersebut dikhawatirkan justru akan kembali membuat suasana di Papua kembali panas.(Knu)

Baca Juga:

Kemenkominfo Perpanjang Pembatasan Internet di Papua

#Pemblokiran #Fadli Zon #Kemenkominfo #Wakil Ketua DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Revitalisasi Keraton Solo Senilai Rp 150 Miliar Dimulai dengan Peletakan Batu Pertama, Menbud Fadli Zon Sebut sebagai Perintah Presiden Prabowo
Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memang sudah direncanakan sebagai bagian dari upaya untuk merevitalisasi aset-aset budaya.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Revitalisasi Keraton Solo Senilai Rp 150 Miliar Dimulai dengan Peletakan Batu Pertama, Menbud Fadli Zon Sebut sebagai Perintah Presiden Prabowo
Tradisi
Digagas Orang Polandia, Taman Mini Indonesia Pertama di Eropa Ekspansi Sasar Skandinavia
Taman Mini Indonesia di Polandia siap diperluas! Kementerian Kebudayaan bakal tambah anjungan rumah adat lintas provinsi di Eropa. Cek detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Digagas Orang Polandia, Taman Mini Indonesia Pertama di Eropa Ekspansi Sasar Skandinavia
Indonesia
Ogah Ikut Campur Konflik 2 Raja, Menbud Fadli Zon Tegaskan Revitalisasi Keraton Solo Jalan Terus
Adanya efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada revitalisasi Keraton Surakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Ogah Ikut Campur Konflik 2 Raja, Menbud Fadli Zon Tegaskan Revitalisasi Keraton Solo Jalan Terus
Indonesia
Aspirasi Warga Pati Dibawa ke DPR, Cucun Siapkan Langkah: Plt Bupati dan APH akan Dipanggil
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan DPR akan meminta penjelasan Plt Bupati Pati dan APH untuk menindaklanjuti aspirasi warga.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Aspirasi Warga Pati Dibawa ke DPR, Cucun Siapkan Langkah: Plt Bupati dan APH akan Dipanggil
Indonesia
Bank Mandiri Manut Aparat Blokir Rekening Aktivis Pati, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan
Pemblokiran rekening Bank Mandiri milik aktivis Pati, Supriyono, memicu gelombang kecaman dari koalisi masyarakat sipil.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Bank Mandiri Manut Aparat Blokir Rekening Aktivis Pati, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan
Indonesia
Indonesia Dorong Penguatan Pelindungan Warisan Budaya di Negara Anggota BRICS
Deklarasi negara-negara BRICS juga menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Indonesia Dorong Penguatan Pelindungan Warisan Budaya di Negara Anggota BRICS
Indonesia
FBI Balikin Artefak Suku Dani, Suku Asmat dan Suku Danau ke Indonesia
Pertemuan itu membawa pengembalian benda-benda budaya, artefak budaya, yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal dan setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul,.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
FBI Balikin Artefak Suku Dani, Suku Asmat dan Suku Danau ke Indonesia
Indonesia
Indonesia Kembali Masuk Komite UNESCO Setelah 12 Tahun, Siap Bawa AI ke Dunia Budaya
Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 dengan 113 suara. Fokus pada AI, preservasi digital, dan ketahanan budaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Indonesia Kembali Masuk Komite UNESCO Setelah 12 Tahun, Siap Bawa AI ke Dunia Budaya
Indonesia
Menteri Kebudayaan Minta Tambahan Dana Rp 3,9 Triliun, Buat Dukung Industri Film
Menbud siap berkoordinasi dengan Danantara terkait tantangan ini untuk mendukung distribusi film nasional yang lebih merata di berbagai wilayah di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Menteri Kebudayaan Minta Tambahan Dana Rp 3,9 Triliun, Buat Dukung Industri Film
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Bagikan