Soffi Amira
MerahPutih.com - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan sikap pemerintah dalam menangani polemik berkepanjangan di Keraton Solo.
Hal itu disampaikan Fadli saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Fadli menyebutkan, konflik dan perselisihan di Keraton Solo sudah berlangsung cukup lama. Setelah 40 hari wafatnya PB XIII, Kementerian Kebudayaan mengundang seluruh pihak terkait untuk berdialog. Namun, tidak semua pihak memenuhi undangan tersebut.
“Keraton Solo ini konfliknya memang sudah cukup panjang. Setelah 40 hari wafatnya PB XIII, kami undang semua pihak, tapi yang datang tentu yang kami engage,” kata Fadli.
Baca juga:
Menbud Fadli Zon Tunjuk Tedjowulan Jadi Pelaksana Keraton Solo, Singgung Sosok Senior Berpengalaman
Menurut dia, ada pihak yang menolak hadir karena menganggap pemerintah keliru dalam menyampaikan undangan.
Penolakan itu berkaitan dengan penggunaan nama raja dalam undangan, sementara saat ini terdapat dua pihak yang saling mengklaim sebagai raja Keraton Solo.
“Ada yang tidak mau hadir karena undangannya dianggap salah, maunya pakai nama raja, padahal rajanya ada dua dan saling mengklaim,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah mengambil pendekatan administratif dengan mengundang pihak-pihak terkait atas nama individu sesuai identitas kependudukan.
Baca juga:
GKR Timoer Ngamuk, Menteri Budaya Fadli Zon Tunjuk Tedjowulan Pelaksana Keraton
“Kami dari pemerintah mengundang sesuai KTP. Jadi yang hadir adalah pihak yang kami undang,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah menunjuk penanggung jawab pelaksana di Keraton Solo karena lembaga adat tersebut menerima hibah dari Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga APBN.
Selama ini, kata Fadli, penerima hibah disebutkan atas nama pribadi sehingga ke depan diperlukan pertanggungjawaban yang lebih jelas.
“Kami ingin ada pertanggungjawaban, terutama terkait hibah dari APBN,” ucapnya.
Baca juga:
Traktir Makan 2 Raja Kembar Keraton Surakarta, Wapres Gibran Titip Jaga Solo
Selain itu, pemerintah juga menunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan sebagai penanggung jawab pelaksana yang bertugas memfasilitasi musyawarah keluarga Keraton Solo.
Fadli menegaskan, penunjukan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal keluarga.
Ia juga menyoroti kondisi Keraton Solo sebagai cagar budaya seluas sekitar 8,5 hektare yang dinilai tidak terawat akibat konflik, termasuk adanya aksi saling menggembok bangunan. Bahkan revitalisasi museum baru mencapai 25 persen sebelum kembali terhenti.
“Kalau negara tidak hadir, nanti dianggap membiarkan. Tapi intervensi kami hanya untuk cagar budayanya, bukan urusan internal keluarga,” tegas Fadli.
Pemerintah, lanjut dia, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta untuk menangani persoalan tersebut sesuai aturan yang berlaku. (Pon)
