Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KONFLIK internal Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat makin panas. Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemanfaatan Cagar Budaya Keraton Surakarta digelar di Pendapa Sasana Sewaka, Minggu (18/1), diamuk GKR Timoer Rumbai
Berdasarkan pemantauan Merahputih.com, acara sedianya berlangsung lancar, sampai Menbud Fadli Zon selesai memberikan sambutan di podium terkait dengan acara. SK tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada KGPA Tedjowulan, disaksikan Wali Kota Solo Respati Ardi, Paku Buwono XIV Mangkubumi, dan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) GRay Koes Moertiyah Wandansari
Tak lama kemudian, GKR Panembahan Timoer yang merupakan kubu PB XIV Purbaya naik podium merebut mikrofon dan melayangkan protes keberatan langsung kepada Fadli Zon. GKR permaisuri PB XIII juga ikut mengerumuni Menbud Fadli Zon.
Akibat kejadian tersebut, kegiatan dihentikan. Penyerahan SK dilakukan di tempat lain. SK tersebut menjadikan Tedjowulan sebagai pelaksana Keraton dalam revitalisasi hingga pemerintahan sementara pengelolaan Keraton Surakarta.
Menbud Fadli Zon mengatakan penyerahan SK ini dalam rangka untuk pemajuan kebudayaan, pelestarian yaitu perlindungan kebudayaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. “Kami menunjuk penanggung jawab Tedjowulan sebagai pelaksana Keraton karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga terawat,” ujar Fadli, Minggu (18/1).
Baca juga:
Sudah Diresmikan Fadli Zon, Museum Keraton Surakarta Belum Dibuka saat Libur Nataru, Ini Alasannya
Ia mengatakan banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat tempat yang penting bersejarah yang ada di keraton. Hal itu sudah menjadi bagian pemerintah memperbaiki kawasan cagar budaya nasional.
“Kami berharap Tedjowulan bisa melaksanakan musyawarah seluruh keluarga besar keraton. Mengenai itu (protes) menyaksikan masih ada perbedaan-perbedaan pendapat, masih ada mungkin hal-hal yang perbedaan kesalahpahaman dan lain-lain. Ini yang perlu diluruskan. Diselesaikan bersama,” pungkasnya.
GKR Panembahan Timoer mengatakan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan SK Menbud tersebut. Bahkan, ketika menggelar acara di rumah orang lain, tuan rumah tidak dilibatkan.
“Kami keberatan dengan SK Menbid ini dan minta ada pertemuan dengan Menbud. Keraton ini dilindungi UU. Dalam hal ini Menbud tidak netral dan lebih condong pada kubu LDA (Lembaga Dewan Adat) yang bukan masuk bagian keraton,” tegasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
PB XIV Purbaya Tertibkan Aset Keraton Solo, Ganti 10 Gembok Pintu
