Headline

Jaringan Internet di Papua Masih Diblokir, Ombudsman Panggil Menkominfo Rudiantara

Eddy FloEddy Flo - Senin, 26 Agustus 2019
 Jaringan Internet di Papua Masih Diblokir, Ombudsman Panggil Menkominfo Rudiantara

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai saat memberikan penjelasan terkait adanya pemblokiran internet di Solo, Jawa Tengah, Senin (26/8). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mendesak pemerintah agar segera membuat regulasi mengenai kebijakan pemblokiran internet di Indonesia.

Ombudsman dalam waktu dekat juga akan memanggil Menkominfo Rudiantara untuk menjeskan adanya pemblokiran internet di wilayah Papua yang saat ini masih berlangsung.

Baca Juga:

Menkominfo: Akses Internet di Papua Diblokir Demi Keamanan Nasional

Demikian diungkapkan Amzulian usai menghadiri acara pengukuhan guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Senin (26/8).

Menkominfo Rudiantara bakal dipanggil Ombudsman
Menkominfo Rudiantara melakukan pemblokiran terhadap jaringan internet di Papua (Foto: antaranews)

"Saya melihat Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) akhir-akhir ini kerap melakukan pemblokiran internet. Ini sebenarnya ada apa?," ujar Amzulian kepada MerahPutih.Com.

Ia menegaskan akibat pemblokiran itu masyarakat yang dirugikan dengan pemblokiran internet tersebut. Ombudsman pada hari ini (Senin) menggelar rapat pleno mengenai beberapa hal, termasuk pemblokiran internet di Papua.

"Ya kita tahu sendiri sebelum kasus Papua, pemblokiran internet juga pernah dilakukan di Jawa saat aksi demo di KPU RI pada Mei lalu," kata dia.

Ombudsman, lanjut dia, akan menindaklanjuti permasalahan itu dengan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ia menegaskan perlu untuk mendengarkan alasan pemerintah dalam melakukan pemblokiran.

"Pemblokiran internet sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas. Kalau perlu pemerintah buat regulasi khusus soal pemblokiran internet," tegas Amzulian.

Baca Juga:

Kemenkominfo Perpanjang Pembatasan Internet di Papua

Amzulian Rifai mengatakan pemblokiran internet tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada parameter yang jelas untuk penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jangka waktu pemblokiran.

"Masyarakat itu berhak mendapatkan internet. Kalau di blokir pasti mengganggu semua pelayanan dan aktivitas warga berkaitan dengan internet," tutupnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Menkominfo Rudiantara Tegaskan Pemblokiran Konten Youtube Kimi Hime Sesuai Aturan

#Ombudsman #Pemblokiran #Menkominfo #Rudiantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI telah menyampaikan tindakan korektif dan saran perbaikan kepada dua lembaga tersebut dan terus memonitor tindak lanjut pelaksanaannya.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Cegah Maladministrasi Berulang, Ombudsman RI Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Indonesia
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Fenomena penahanan ijazah juga banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta karena adanya tuntutan pelunasan tunggakan biaya.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Soroti Temuan Banyak Ijazah Tertahan di SMA/SMK Negeri, Singgung Pelayanan Publik Daerah
Indonesia
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Pengawasan eksternal sangat penting karena praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali sulit terdeteksi melalui mekanisme internal lembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
Dukung Sanksi Tegas bagi Oknum Aparat-ASN Nakal, DPR Dorong KPK dan Ombudsman Perketat Pengawasan
Indonesia
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Menyindir apakah Komisi II pura-pura tidak mengetahui rekam jejak Hery Susanto. 

Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, Eks Pimpinan KPK Sentil Komisi II DPR
Indonesia
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai proses seleksi perlu diperbaiki secara menyeluruh agar tidak mengabaikan aspek integritas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 April 2026
MAKI Sebut Pansel dan DPR Teledor Loloskan Hery Susanto sebagai Ketua Ombudsman
Indonesia
Kejagung Tahan Ketua Ombudsman Baru Dilantik Presiden Prabowo, DPR Ngaku Terkejut
Para Anggota Ombudsman RI, termasuk Hery Susanto baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu, di Istana Kepresidenan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Kejagung Tahan Ketua Ombudsman Baru Dilantik Presiden Prabowo, DPR Ngaku Terkejut
Indonesia
Soroti Penangkapan Hery Susanto, DPR Minta Ombudsman Segera Konsolidasi Internal
DPR mengaku terkejut atas penangkapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto oleh Kejagung. Komisi II minta konsolidasi internal dan hormati proses hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Soroti Penangkapan Hery Susanto, DPR Minta Ombudsman Segera Konsolidasi Internal
Indonesia
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Tersandung Kasus Suap Tambang Nikel Rp 1,5 Miliar
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditangkap Kejagung setelah baru 6 hari menjabat. Ia jadi tersangka kasus suap nikel Rp 1,5 miliar terkait PNBP PT TSHI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Tersandung Kasus Suap Tambang Nikel Rp 1,5 Miliar
Indonesia
Dilantik Prabowo Jumat Lalu, Ketua Ombudsman Hery Susanto Hari Ini Diborgol Kejagung
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Hery Susanto resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (16/4).
Wisnu Cipto - Kamis, 16 April 2026
Dilantik Prabowo Jumat Lalu, Ketua Ombudsman Hery Susanto Hari Ini Diborgol Kejagung
Indonesia
Obok-Obok Kantor Ombudsman RI, Jaksa Sita Bukti Elektronik Mafia Minyak Goreng
Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi yang memperkuat gugatan perdata tiga korporasi tersebut ke PTUN.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Maret 2026
Obok-Obok Kantor Ombudsman RI, Jaksa Sita Bukti Elektronik Mafia Minyak Goreng
Bagikan