Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.

Yeka mengutip pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat koordinasi yang menjamin bahwa kendala anggaran dan pembayaran terkait program MBG tidak akan terjadi lagi

Dikabarkan sebanyak 207 instansi dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi, pembaharuan administrasi, dan sebagainya.

Ombudsman memakai anggaran senilai Rp 127.254.496.000 atau 49,79 persen guna belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Lalu ada satu pembiaran karena keterbatasan infrastruktur

Viral! Pagar misterius terbentang 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang, Banten. Berbagai instansi pemerintah tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Ombudsman pun turun tangan untuk mengecek hal ini. Keberadaan pagar itu diketahui dari laporan warga ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. DKP telah berkali-kali investigasi, tetapi pagar terus bertambah.

Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.

Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.

Terdapat lima instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman, terkait sektor keuangan.

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pemilihan kepada daerah serentak.

Indonesia selalu melakukan impor beras pada 2014 hingga 2023

Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro menilai kebijakan ini sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sigit N Sudibyanto mengatakan, dugaan malaadministrasi itu berkaitan dengan kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Solo.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro meminta Polri segera mengevaluasi sistem pendidikan di kepolisian.