Eddy Flo
MerahPutih.Com - Aspirasi publik berupa desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengesahan serta penolakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) semakin menguat.
Saat ini, DPR menurut Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, panitia kerja (Panja) RUU PKS bersama Panja Pemerintah tetap mematangkan isi RUU tersebut.
Baca Juga:
Menurut Sodik, Panja Pemerintah dan Panja DPR sangat memahami dan setuju pasal-pasal tentang tindak pidana terhadap 9 jenis kekerasan seksual.
"Kami berusaha untuk segera mengesahkannya jika konten dan masalah hukum lainnya sudah tepat dan sempurna,” kata Sodik kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI telah mengundang kedua panja untuk mendengarkan pandangan dari Pakar Hukum Pidana dan Pakar Hukum Tata Negara, antara lain Muzakir, Supriadi dan Valentina Sagala, beberapa waktu yang lalu.
Selain itu hadir pula anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf yang saat ini sedang membahas KUHP.
Dalam pandangan dan pikirannya, para pakar tersebut menjelaskan mengenai mulai filosofi hukum, nilai, dan norma hukum, peraturan hukum, keterkaitan, dan kedudukan RUU PKS dalam sistem Hukum Nasional dan Hukum Pidana.
Tidak hanya itu, RUU PKS juga dilihat kedudukannya dalam ranah undang-undang kekerasan, tindak pidana pelanggaran seksual, bahkan sempat ada masukan tentang konsep judul RUU PKS itu sendiri.
“Pandangan itu membuat kami selaku Panja DPR akan melakukan pemantapan dan pematangan, dari semua Undang-Undang yang sudah mengatur tentang pidana bagi pelaku kejahatan seksual, kedudukannnya dalam sistem hukum nasional, hingga posisi RUU PKS dalam sistem dan nilai hukum. Harapannya RUU PKS tetap berbasis kepada nilai hukum, norma hukum dan masyarakat hukum Indonesia, yang bersumber pada Pancasila,” tambah Sodik.
Menurut Sodik, hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat sangat banyak dan kuatnya aspirasi yang mengingatkan Panja, bahwa RUU PKS tidak akan membuka ruang pada kebebasan seks tanpa nikah.
Untuk itu, aspirasi masyarakat juga harus diakomodir, termasuk jangan sampai kekerasan seksual dalam hal aborsi diurus dengan serius, tetapi kebebasan seks dibiarkan.
Baca Juga:
Bukan Presiden, Jadi Tidaknya Pemindahan Ibu Kota Ditentukan DPR
“Pemantapan pasal-pasal tindak pidana harus lebih dipertimbangkan untuk masuk ke dalam KUHP. Tindakan ini sesuai dengan semangat penyempurnaan pembangunan sistem hukum pidana. Sesuai pandangan pakar, kita ini kekurangan dalil yang kuat untuk menempatkan RUU PKS sebagai lex specialis” ungkap legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Sementara RUU PKS masih dibahas dengan akselerasi maksimum, Sodik mengimbau agar para penegak hukum juga lebih sigap, lebih konsisten, dan lebih maksimal dalam menerapkan peraturan dan hukuman bagi para perlaku kejahatan seksual.
“Ini penting, agar kekerasan seksual tidak meningkat seperti yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sejumlah masyarakat sempat menolak RUU PKS ini karena sama saja membuat para pelaku kejahatan seksual lolos dari jeratan hukum.(Knu)
Baca Juga:
Sekelompok Perempuan Gelar Aksi Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
