Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sekelompok perempuan yang mengatasnamakan Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia siang tadi. Kegiatan ini dilakukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tengah digodok di DPR.
Massa kali ini diikuti oleh berbagai organisasi pemuda di sekitar Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Lebih dari 50 perempuan mengikuti aksi ini.
Baca Juga: Politisi NasDem Dorong RUU PKS Segera Disahkan
Alawiyah, Jubir ACN mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kepedulian kaum wanita mengingat aturan tersebut jika berpotensi menjadi undang-undang, akan memberi keluasaan kepada pelaku kejahatan seksual untuk beraksi.
"Seperti yang kami katakan minggu lalu, kami akan terus menyuarakan penolakan terhadap RUU PKS. Kami akan menggencarkan penolakan ini, baik melalui media sosial ataupun melalui aksi massa," kata Alawiyah di lokasi, Minggu (14/7).
Sebagian besar dari mereka merupakan wanita muda yang mengenakan kerudung berwarna pink.
Selain itu Alawiyah juga mengatakan RUU PKS bertentangan dengan Pancasila, moral bangsa dan kearifan lokal.
"Selain itu, sebagai perempuan kami sangat khawatir jika RUU ini disahkan akan menghancurkan nilai-nilai keluarga yang sudah dianut keluarga Indonesja sejak dulu. Karena itu, kami akan terus gaungkan ke seluruh penjuru negri tentang bahaya RUU PKS,"jelas dia.
Alawiyah memastikan, aksi ini akan terus digelar sampai ada keputusan yang membatalkan penghapusan RUU tersebut.
"Tidak menutup kemungkinan aksi ini akan dilakukan setiap minggu dengan massa yang terus membesar;" tutup Alawiyah.
Baca Juga: Tanggapi Petisi Daring Penolakan RUU PKS, Anggota DPR Sebut Prosesnya Masih Panjang
Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kini berada di meja DPR. RUU PKS banyak memuat hal baru di luar pidana klasik. Dari kriminalisasi kedipan mata hingga redifinisi perkosaan.
Berdasarkan draf RUU PKS yang dikutip dari website DPR yang terdiri kekerasan seksual terdiri dari 9 jenis, yaitu:
1. pelecehan seksual;
2. eksploitasi seksual;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan aborsi;
5. perkosaan;
6. pemaksaan perkawinan;
7. pemaksaan pelacuran;
8. perbudakan seksual; dan/atau
9. penyiksaan seksual.
Pelecehan seksual dibagi dalam dua kategori, yaitu pelecehan fisik dan pelecehan nonfisik. Dalam Pasal 12 disebutkan:
"Yang dimaksud dengan 'tindakan fisik' antara lain sentuhan, colekan, serangan, atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang, termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut," demikian Penjelasan Pasal 12 ayat 1 RUU PKS.
Adapun yang dimaksud dengan tindakan nonfisik meliputi hal berikut ini, namun tidak terbatas pada:
a. siulan, kedipan mata;
b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan
e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.
"Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu," demikian bunyi salah satu pasal RUU PKS.(Knu)
Baca Juga: Menteri Yohana Berharap RUU PKS Segera Disahkan Jadi Undang-Undang
