Politisi NasDem Dorong RUU PKS Segera Disahkan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Maret 2019
Politisi NasDem Dorong RUU PKS Segera Disahkan

Aksi unjuk rasa mendesak pengesahan RUU PKS. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dalam mewujudkan kebijakan perlindungan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Politisi Partai NasDem, Riny Fitrianti mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksualitas (PKS) segera disahkan. Menurutnya, hal itu untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan pro terhadap kaum hawa.

Politisi Partai NasDem, Riny Fitrianti

"Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksualitas (PKS) yang sangat dibutuhkan pekerja perempuan, perempuan karir, agar mendapatkan jaminan hukum yang selama ini belum tersedia di Indonesia," kata Rani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/3)

Puteri mantan Gubernur Kepulauan Riau (Alm) Muhammad Sani menyatakan berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan kekerasan pada perempuan meningkat 14 persen pada waktu 2018-2019 dan dalam dua tahun jumlah kasus mencapai 5.191 yang berhasil diproses.

Riny pun kerap memberikan pendidikan dan advokasi pada perempuan di Kepri, khususnya Batam. Lanjut Riny, bagaimanapun kebijakan perempuan harus diperjuangkan perempuan.

Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berharap RUU PKS bisa disahkan oleh DPR pada Agustus 2019.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Muda Setara melakukan aksi dengan membawa poster saat berlangsung Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (10/2/2019). Dalam aksinya mereka mendesak Pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang berpihak kepada korban. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Muda Setara melakukan aksi dengan membawa poster saat berlangsung Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (10/2/2019). Dalam aksinya mereka mendesak Pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang berpihak kepada korban. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Draft RUU PKS sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi pada April 2017. Komisi VII DPR akan secara resmi membahas RUU ini seusai Pemilu 2019. (*)

#Kekerasan Perempuan #Partai Nasdem
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Rusdi Masse adalah anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 dari Dapil Sulawesi Selatan III.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Profil Rusdi Masse, Mantan Sopir Truk dan Bupati yang Geser Ahmad Sahroni dari Jabatan Pimpinan Komisi III DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan sinyal bahwa penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, belum berakhir. NasDem akan mengikuti proses hingga adanya PAW.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan, NasDem Beri Sinyal PAW di DPR
Indonesia
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Buntut blunder fatal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, NasDem menegaskan bakal segera berbenah. Hal itu agar tidak ada lagi kadernya yang melanggar kode etik.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Bikin Blunder Fatal, NasDem Janji Bakal Berbenah
Indonesia
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif
Indonesia
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Partai NasDem meminta gaji hingga tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dihentikan. Hal itu menindaklanjuti penonaktifan keduanya sebagai anggota DPR.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan
Indonesia
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Akun X Sahroni Berdikari disebut palsu dan suka menggiring opini. Partai NasDem pun siap mengambil langkah hukum.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Akun X ‘Sahroni Berdikari’ Palsu, Partai NasDem Siap Ambil Langkah Hukum
Indonesia
NasDem Geser Ahmad Sahroni, Pindah dari Wakil Ketua Komisi III ke Anggota Komisi I DPR
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
NasDem Geser Ahmad Sahroni, Pindah dari Wakil Ketua Komisi III ke Anggota Komisi I DPR
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Abdul Azis sendiri telah dijemput tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) malam, dibawa ke Polda Sulsel, dan kemudian diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Indonesia
Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah
Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah
Bagikan