Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pastikan Ahmad Sahroni Belum Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Legislatif

Ahmad Sahroni. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, menyatakan bahwa hingga saat ini Ahmad Sahroni belum secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai anggota legislatif.

Menurut Saan, Ahmad Sahroni hanya berstatus sebagai kader Partai NasDem yang telah dinonaktifkan dari jabatannya di DPR oleh partai.

"Itu belum (Ahmad Sahroni mundur) nanti kita cek ya," kata Saan, Rabu (3/9).

Baca juga:

NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

Ia menambahkan bahwa NasDem juga menonaktifkan kader lain, yaitu Nafa Urbach, dari keanggotaan DPR.

Saan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum NasDem, menjelaskan bahwa DPP Partai NasDem telah mengirim surat ke fraksi dan diteruskan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR untuk menghentikan seluruh hak Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota legislatif, termasuk gaji.

Proses penghentian gaji Sahroni dan Nafa Urbach kini sedang diproses oleh Setjen DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebelumnya, beberapa partai politik telah menonaktifkan anggotanya dari DPR karena adanya sorotan dan tuntutan publik.

Baca juga:

NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Anggota yang dinonaktifkan mencakup anggota biasa, pimpinan komisi, hingga pimpinan DPR. Beberapa nama yang dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Partai NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir (Partai Golkar).

Sebagai respons atas kondisi tersebut, sejumlah kediaman wakil rakyat ini, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya, dijarah dan dirusak oleh sekelompok masyarakat.

Selain itu, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi sasaran penjarahan.

#Ahmad Sahroni #DPR #DPR RI #Partai Nasdem
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Bagikan