Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan lembaga legislatif akan membentuk panitia khusus (Pansus) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan pansus akan melakukan pembahasan lintas komisi di DPR guna menyiapkan regulasi pemindahan ibu kota.
Baca Juga:
MenPAN RB Syafruddin Ajak Semua ASN Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru
Fadli Zon bahkan mengatakan pemindahan ibu kota bisa saja batal jika fraksi-fraksi di DPR tidak sepakat. Apalagi, lanjut dia, jika ada urusan lain yang lebih mendesak di tahun-tahun mendatang.
"Bisa saja tetap di Jakarta kok, apalagi tiba-tiba nanti tahun depan urusannya sudah lain, mati listrik lagi misalnya, kemudian apa. Orang juga lupa ya kan. Nanti lihat saja lah apa yang saya omongin hari ini," kata Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/8).
Fadli menilai pemindahan ibu kota masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Sebab, dia melihat Presiden ketujuh RI tersebut tergesa-gesa untuk menjalankan rencana ini.
"Kelihatan bahwa presiden ini tergesa-gesa. Saya baca statementnya diharapkan tahun 2023-2024 (pindah), mungkin berharap ini menjadi legacy di masa pemerintahannya. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikenang, begitu," tutur Fadli.
Padahal, memindahkan ibu kota bukan perkara mudah, karena bisa memakan waktu belasan tahun. Karena itu, dia memandang rencana ini masih jauh untuk direalisasikan.
Baca Juga:
Peletakan Batu Pertama Jalanan Ibu Kota Baru Dilakukan Tahun Depan
"Saya sendiri pada prinsipnya tidak ada masalah pemindahan ibu kota, tetapi tentu prasyaratnya jelas. Waktu dan timingnya itu jelas. Apakah di saat ekonomi kita seperti sekarang ini tepat untuk memindahkan ibu kota," katanya mempertanyakan.
Dia menilai masih banyak persoalan yang lebih penting diselesaikan pemerintah. Mulai kebutuhan pokok, persoalan pangan, persoalan energi, persoalan BPJS, dan lainnya.
"Menurut saya pribadi, saya tidak melihat ada timing yang tepat sekarang ini untuk memindahkan ibu kota. Kalau pertumbuhan kita ini sudah di atas delapan persen, sembilan persen, sepuluh persen itu mungkin tidak ada masalah," tandas politisi Gerindra ini.(Knu)
Baca Juga:
