Headline

TNI Unggul Aspek Pertahanan Hutan, Kaltim Dijamin Lebih Aman Ketimbang Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Agustus 2019
 TNI Unggul Aspek Pertahanan Hutan, Kaltim Dijamin Lebih Aman Ketimbang Jakarta

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemilihan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota ternyata sudah melalui proses pertimbangan dari aspek pertahanan dan keamanan.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, lokasi ibu kota baru aman dari serangan negara lain. Sebab, pemilihan lokasi tersebut sudah dipikirkan dari aspek keamanan dan pertahanan.

Baca Juga:

Bukan Presiden, Jadi Tidaknya Pemindahan Ibu Kota Ditentukan DPR

"Saya sendiri waktu itu memberikan pandangan dari sisi pertahanan," jata Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Rabu (28/8).

Moeldoko menambahkan, dibandingkan Jakarta, Kalimantan jauh lebih aman dari segi Kamtibmas.

Moeldoko jamin Kaltim lebih aman ketimbang Jakarta
Moeldoko jamin Kaltim lebih aman ketimbang Jakarta (Foto: antaranews)

"Dari sisi keamanan nasional menurut saya akan lebih baik kalau di sana. Karena, anggap lah mau terjadi apa, pertempuran kota. Di Jakarta jauh lebih sulit mengatasi karena banyak gedung. Cukup sulit. Dari sisi lindung tembaknya di Kalimantan cukup memadai untuk pertempuran berlanjut. Karena didukung oleh hutan yang relatif masih bisa digunakan untuk bertempur sangat baik,"jelas mantan Panglima TNI ini.

Selain itu, lanjut Moeldoko, TNI juga punya keunggulan terkait dengan pertahanan hutan.

"Apalagi Kopassus perang hutannya. Sangat diakui itu. Memiliki keunggulan di bidang perang hutan. Banyak negara lain ingin belajar dari Indonesia. Ya kita harus hati-hati," jelas Moeldoko.

Moeldoko memastikan, nanti ada pembangunan pangkalan militer yang lebih lengkap lagi dari segi darat, Laut, maupun udara.

Jenderal Purn TNI Moeldoko
Jenderal (Purn) TNI Moeldoko tanggapi pernyataan Tengku Zulkarnain soal serangan China (Foto: antaranews)

"Maka penggunaan pangkalan udara yang ada sekarang mungkin akan direvitalisasi, gitu ya," ungkap Moeldoko.

Baca Juga:

MenPAN RB Syafruddin Ajak Semua ASN Bersiap Pindah ke Ibu Kota Baru

Pada kesempatan tersebut, purnawirawan Jenderal bintang empat itu menanggani pernyataan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnaen bahwa ibu kota baru mudah diserang rudal dari China.

"Jadi cara mengukurnya bukan seperti itu. Kalau nanti mudah diserang ini. Kalau nanti dengan teknologi yang baru, rudal jelajah itu, mau di mana saja juga bisa dilewati. Jadi menurut saya kajian ke arah sana sudah dipikirkan dengan baik," pungkas Moeldoko.(Knu)

Baca Juga:

Peletakan Batu Pertama Jalanan Ibu Kota Baru Dilakukan Tahun Depan

#Kopassus #Jenderal Moeldoko #Pemindahan Ibu Kota #Kalimantan Timur
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka Rakornas Stunting 2025 dan menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mencapai target 14,2% pada 2029. Kaltim raih penghargaan terbaik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Indonesia
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Awang Faroek diketahui telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024 lalu, sehingga penetapan tersangka menjadi gugur secara hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Indonesia
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
KPK juga telah menetapkan ayah Donna, Awang Faroek, dan pengusaha tambang Rudy Ong Chandra (ROC) sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Agustus 2025
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
Indonesia
Jabat Dirjen Bea Cukai, Eks Tim Mawar Letjen Djaka Budi Pensiun dari TNI
Letjen Djaka Budi Utama termasuk anggota Tim Mawar Kopassus.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Mei 2025
Jabat Dirjen Bea Cukai, Eks Tim Mawar Letjen Djaka Budi Pensiun dari TNI
Indonesia
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Danjen Kopassus Sebut Tak Semua Anggota Ormas Itu Preman
Danjen Kopassus Mayjen Djon Afriandi mengatakan aksi premanisme harus ditindak tegas.
Frengky Aruan - Sabtu, 26 April 2025
Danjen Kopassus Sebut Tak Semua Anggota Ormas Itu Preman
Bagikan