Yustinus berpendapat, solusi yang lebih tepat untuk menaikkan pajak daerah adalah dengan meningkatkan pengawasan, perluasan basis pajak, perbaikan administrasi, sehingga tidak menimbulkan distorsi atau kebocoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Tetapi kemudian banyak migran datang ke negara-negara Eropa, tidak memahami satu sama lain dan memiliki sistem nilai yang berbeda. Hal itu menimbulkan masalah," kata PM Rutte

"Jadi tidak benar bahwa telah hadir beberapa kelompok jihad di tanah Papua sebagaimana berita hoaks yang beredar belakangan ini.

"Karena itu sifatnya penugasan partai, bukan individu. Bisa saja Fadli menolak, tapi kalau Pak Prabowo mengusung dia, kan ga bisa ditolak," jelas Wempy.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti telah menetapkan Alat Kelengkapan DPD RI dan mengesahkan keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2019-2020.

Dan saya minta supaya rekaman CCTV mesjid dikasih agar saya bisa asassment situasinya dalam rangka kepentingan hukum calon klien," kata Munarman.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/10).

"Bisa saja (pajak hiburan dinaikan) melalui mekanisme perubahan perda," kata Faisal saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, BAJ disebut berada di lokasi kejadian saat buzzer Jokowi, Ninoy Karundeng dianiaya.

Menurut Pantas, hal itu yang saat ini paling mendesak. Sebab bila Tatib dan AKD belum disahkan, wakil rakyat DKI yang baru tidak bisa bekerja menampung aspirasi warga Jakarta.

"Meminta hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan" kata Jaksa KPK Ronald Worotikan

Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya mengatakan tiga orang itu harus ditangkap untuk pengembangan lebih lanjut

"Kami mengecam sikap Veronica Koman. Pernyataannya dalam beberapa televisi asing di Australia sungguh menyakitkan. Apalagi dia seorang tersangka," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan

"Kita negara demokrasi dan kalau ada aspirasi massa, maka sampaikan saja sesuai prosedural yang benar," ujar Akbar.