PM Belanda Bantah Sentimen Islamophobia Merebak di Eropa

MerahPutih.Com - Sentimen Islamophobia atau anti-Islam dituding kian berkembang di Eropa. Adanya penolakan terhadap imigran muslim di sejumlah anggota Uni Eropa menjadi salah satu indikatornya.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte membantah bahwa sentimen Islamophobia sama sekali tidak berdasar. Justru yang menjadi persoalan serius Eropa saat ini yakni tingginya migrasi yang tidak terkendali.

Baca Juga:

Inggris Keluar dari Uni Eropa, Fadli Zon: Mereka Harus Tentukan Jalan

Atas dasar itu, kemudian oleh sejumlah kalangan dituding sebagai Islamophobia.

"Itu memang bagian dari globalisasi dan kita harus beradaptasi dengan ini. Tetapi kemudian banyak migran datang ke negara-negara Eropa, tidak memahami satu sama lain dan memiliki sistem nilai yang berbeda. Hal itu menimbulkan masalah," kata PM Rutte dalam diskusi publik yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Senin (7/10).

Pria yang menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda sejak 2010 itu menegaskan bahwa persoalan di Eropa bukan disebabkan rasialisme atau penolakan terhadap warga asing, melainkan karena proses migrasi yang sangat cepat.

"Faktanya, Uni Eropa sudah mencoba mengendalikan migrasi. Contohnya ketika lebih dari satu juta pengungsi Suriah datang ke Jerman. Kita harus memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini," tutur Rutte.

Sebagaimana dilansir Antara, PM Rutte juga menambahkan bahwa pemerintah Belanda terus berupaya membantu para migran yang terdiskriminasi melalui penyusunan undang-undang.

Baca Juga:

Konflik Produk Minyak Sawit Indonesia-Uni Eropa Akan Diselesaikan Lewat WTO

Kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kali ini ke Indonesia merupakan yang ketiga kalinya setelah kunjungan sebelumnya pada 2013 dan 2016.

Selain untuk membahas sejumlah kerja sama bilateral, kunjungan PM Rutte juga dimaksudkan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo yang terpilih kembali sebagai Presiden RI dan akan dilantik pada 20 Oktober 2019.(*)

Baca Juga:

23 Negara Uni Eropa Tawarkan Diri Jadi Pemantau Pemilu ke BPN