Ketua DPRD DKI Sementara Sebut Saat Ini Pengesahan Tatib dan AKD Paling Mendesak

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Oktober 2019
Ketua DPRD DKI Sementara Sebut Saat Ini Pengesahan Tatib dan AKD Paling Mendesak

Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara Pantas Nainggolan (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pelantikan atau pengambilan sumpah pimpinan DPRD definitif.

Sambung Pantas, bila sudah melewati prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah itu Dewan Parlemen Kebon Sirih langsung merampungkan Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI periode 2019-2024 dan pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Baca Juga:

Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

Menurut Pantas, hal itu yang saat ini paling mendesak. Sebab bila Tatib dan AKD belum disahkan, wakil rakyat DKI yang baru tidak bisa bekerja menampung aspirasi warga Jakarta.

Ketua DPRD Sementara Pantas Nainggolan menyebut saat ini paling mendesak adalah pengesahan AKD
Pantas Nainggolan sebut saat ini yang paling mendesak adalah pengesahan AKD (MP/Asropih)

"Selanjutnya ya pengesahan tatib. Baru pembentukan AKD semuanya. Itulah yang mendesak," kata Pantas saat dikonfirmasi, Senin (7/10).

Pantas menuturkan, saat ini pembahasan pimpinan AKD yaitu komisi-komisi sedang berlangsung. Ia pun menerangkan pihaknya, mengedepankan musyawarah mufakat dalam pembahasan pimpinan AKD.

"Kita mengedepankan musyawarah mufakat. Itu yang kita lakukan," jelasnya.

Menurut dia, pembahasan pimpinan komisi sejauh ini tak ada masalah dan berjalan lancar. Ia pun berharap setelah semua sepakat, tinggal dibawa ke rapat paripurna untuk diumumkan.

Baca Juga:

Wakil Ketua Sementara Minta PDIP dan Demokrat Segera Serahkan Nama Pimpinan DPRD DKI

Pantas menyampaikan, pimpinan komisi dan badan akan diumumkan setelah pelantikan pimpinan DPRD definitif. Untuk kursi ketua badan seperti Banggar dan Baleg langsung diisi oleh pimpinan DPRD definitif.

"Pokoknya kita musyawarah mufakat aja. Kita mencoba membumikan nilai-nilai musyawarah itu," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Sesuai Terget, Ketua Sementara Berharap Tim Tatib DPRD Hadir saat Pembahasan

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #DPRD #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Bagikan