Petrus Selestinus

Praktisi Hukum Khawatir Hak Angket Kecurangan Pemilu Jadi Alat Transaksi Politik
Indonesia
Praktisi Hukum Khawatir Hak Angket Kecurangan Pemilu Jadi Alat Transaksi Politik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Maret 2024
Indonesia
Pakar Hukum Nilai Terdakwa Asabri Tidak Bisa Divonis Hukuman Mati
Karena itu putusan hakim tidak boleh keluar dari substansi surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 16 Januari 2022
Pakar Hukum Nilai Terdakwa Asabri Tidak Bisa Divonis Hukuman Mati
Indonesia
Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat
Menurut Petrus, hakim bakal menolak tuntutan JPU terhadap Heru Hidayat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Desember 2021
Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat
Indonesia
Komjen Listyo Diminta Waspadai Kelompok yang Ingin Mengancam Pancasila
Tugas berat menanti calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah menjaga ideologi Pancasila.
Zulfikar Sy - Minggu, 24 Januari 2021
Komjen Listyo Diminta Waspadai Kelompok yang Ingin Mengancam Pancasila
Indonesia
Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya
Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan enam laskar FPI akhir Desember 2020 lalu.
Zulfikar Sy - Minggu, 10 Januari 2021
Disebut Pelanggaran HAM, Langkah Polisi Tembak Laskar FPI Dinilai Ada Dasarnya
Indonesia
Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah
Surat keputusan bersama enam menteri dan lembaga soal pembubaran Front Pembela Islam dinilai memiliki landasan hukum kuat.
Zulfikar Sy - Senin, 04 Januari 2021
Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah
Indonesia
Pembubaran FPI Dinilai Jadi "Kado Manis" di Penghujung Tahun 2020
Keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) menuai apresiasi dari berbagai pihak.
Zulfikar Sy - Kamis, 31 Desember 2020
Pembubaran FPI Dinilai Jadi
Indonesia
Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat
Rizieq Shihab masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Masa penahanannya mencapai 20 hari ke depan.
Zulfikar Sy - Selasa, 15 Desember 2020
Penahanan Rizieq Dinilai Penuhi Sejumlah Syarat
Indonesia
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
FPI seakan akan memiliki dan berada pada dunia lain atau dunianya sendiri dengan hukumnya sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 Desember 2020
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
Indonesia
Polisi Diminta Segera Tersangkakan Rizieq, Praktisi Hukum: Ini Sebagaimana Dahulu Ahok
Calon Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Jawa Barat, Irjen Ahmad Dofiri diharap membuka lagi dugaan pidana yang berhubungan dengan Rizieq
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 November 2020
Polisi Diminta Segera Tersangkakan Rizieq, Praktisi Hukum: Ini Sebagaimana Dahulu Ahok
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Sekarang Waktu yang Tepat Lakukan Upaya Paksa ke Rizieq Shihab
Diharapkan langsung dibuka kembali agar proses pidananya berjalan secara fair dan adil
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2020
Praktisi Hukum Nilai Sekarang Waktu yang Tepat Lakukan Upaya Paksa ke Rizieq Shihab
Indonesia
Bisa Atur-Atur Pemeriksaannya, Jaksa Pinangki Dinilai Sering 'Dimanja'
Ia mencurigai sesuatu yang membuat Pianangki memiliki bargaining position yang membuatnya 'diatas angin'
Angga Yudha Pratama - Jumat, 04 September 2020
Bisa Atur-Atur Pemeriksaannya, Jaksa Pinangki Dinilai Sering 'Dimanja'
Indonesia
KPK Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka, Praktisi: Ada Waktu Untuk 'Main Mata'
Padahal orang lebih takut namanya masuk di media ketimbang dijadikan tersangka
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2020
KPK Tangkap, Tahan dan Umumkan Tersangka, Praktisi: Ada Waktu Untuk 'Main Mata'
Indonesia
Rencana 50 Ribu Buruh Demo di DPR Tengah Pandemi Corona Tidak Realisitis dan Berbahaya
"Rencana Said Iqbal menggelar aksi demo pada tanggal 30 April 2020 merupakan langkah yang tidak realistis di tengah kondisi pendemi COVID-19 dan pemberlakuan social distancing
Eddy Flo - Minggu, 19 April 2020
Rencana 50 Ribu Buruh Demo di DPR Tengah Pandemi Corona Tidak Realisitis dan Berbahaya
Indonesia
Pemerintah Dikritik Beri Intensif Pariwisata, Mending Blokade Warga Asing Masuk
Jika perbaikan sistem pencegahan tidak dilakukan oleh pemerintah, Presiden bisa dituntut melakukan melawan hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Maret 2020
Pemerintah Dikritik Beri Intensif Pariwisata, Mending Blokade Warga Asing Masuk