Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI

MerahPutih.com - Sejumlah massa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HM-MPO) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/4) lalu. Mereka menuntut agar KPK memeriksa Gubernur Anies karena diduga tersandung kasus korupsi.

Pendemo juga mendesak KPK untuk segera menangkap Gubernur Anies karena dianggap terlibat kasus proyek pengadaan pembangunan DP Rumah 0 Rupiah.

Menyikapi demo tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria tak mempermasalahkan dan mempersilakan setiap warga negara menyampaikan aspirasi di muka umum. Hal itu tak melanggar hukum dan sudah ada aturannya.

Baca Juga:

Bangun Rumah Panggung di Kawasan Banjir Dikritik, Ini Kata Wagub Riza

"Ya negara kita negara demokrasi silakan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, menyampaikan dialog tertulis dan sebagainya," ujar Riza di Jakarta, Rabu (7/4) malam.

Namun, politisi Gerindra ini mengingatkan, kepada pendemo untuk menyampaikan aspirasinya sesuai fakta dan data yang valid.

"Tapi mohon adik-adik agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi saat ini harus hati-hati," urai Riza.

Riza mengungkapkan, salah kaprah jika sekelompok orang menggeruduk kantor pemerintah DKI menyeret Anies ke KPK, sedangkan pimpinannya itu mendapatkan penghargaan antikorupsi.

"Alhamdulillah DKI Jakarta, Pak Anies, mendapatkan award antikorupsi. Upaya kami, terus kami tingkatkan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," paparnya.

Ketua DPD Gerindra DKI ini juga menegaskan, Pemprov DKI selalu mengedepankan penegakan hukum, termasuk antikorupsi.

"Saat ini saya, Pak Gubernur-Wagub, dan seluruh jajaran memahami terus mengupayakan pentingnya penegakan hukum, pentingnya pencegahan korupsi," pungkas dia.

Massa HMI-MPO tersebut datang di depan pintu gerbang Balai Kota sekitar Selasa, pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan lembaga anti rasuah untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera mennelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4), dikutip Antara.

Baca Juga:

Pusat Izinkan Salat Tarawih di Masjid, Wagub DKI: Tolong Perhatikan Prokes

Audi juga menyebut mereka mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI); Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel. Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan oleh Pemprov DKI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," tutur Audi. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Akui Masih Banyak Lansia Takut Divaksin COVID-19