Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 13 September 2022
Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan vaksin meningitis bagi calon jemaah umrah. Hal ini disampaikan merespons kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah daerah di Indonesia

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah ya, apa kendalanya, terjadi kelangkaan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, memberikan ultimatum, saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (13/9).

Baca Juga:

Kendala Produksi Jadi Alasan Vaksin Meningitis Langka

Menurut Rahmad, vaksin meningitis menjadi syarat mutlak bagi jemaah umrah, sebab Arab Saudi adalah negara endemik terjadinya penyakit meningitis meningokokus.

"Karena vaksin miningitis ini kan sangat wajib untuk ke Arab Saudi itu umroh dan haji. Yg paling dekat kan umroh ya," ujar Handoyo.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah mencari solusi dalam menangani kelangkaan vaksin miningitis ini. Menurutnya, realokasi vaksin menjadi salah satu solusi.

Baca Juga:

Vaksin Meningitis di Indonesia lagi Langka

"Lalu saya kira ini jadi perhatian serius yang harus dicarikan solusi. Yang paling penting itu, carikan solusi bagaimna untuk menyelesaikan kelangkaan ini. Realokasi ini menjdi salah satu solusi," imbuhnya.

Selain itu, Handoyo juga menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta lainnya terkait proses pengadaannya. Sebab, vaksin miningitis menjadi kebutuhan mendasar pagi para jemaah umroh dan haji

"Terlebih memang menjadi cara kita untuk melindungi dari potensi tertularnya penyakit miningitis," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jangan Biarkan Meningitis Menjangkiti, Bisa Sangat Berbahaya!

#DPR RI #Vaksinasi #Virus Meningitis #Arab Saudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan revisi Undang-Undang Pemilu belum dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Indonesia
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
"TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang bisa dinikmati masyarakat."
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Tayangan Piala Dunia 2026 Dapat Menjadi Roda Penggerak Sektor UMKM Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Bagikan