Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 13 September 2022
Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan vaksin meningitis bagi calon jemaah umrah. Hal ini disampaikan merespons kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah daerah di Indonesia

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah ya, apa kendalanya, terjadi kelangkaan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, memberikan ultimatum, saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (13/9).

Baca Juga:

Kendala Produksi Jadi Alasan Vaksin Meningitis Langka

Menurut Rahmad, vaksin meningitis menjadi syarat mutlak bagi jemaah umrah, sebab Arab Saudi adalah negara endemik terjadinya penyakit meningitis meningokokus.

"Karena vaksin miningitis ini kan sangat wajib untuk ke Arab Saudi itu umroh dan haji. Yg paling dekat kan umroh ya," ujar Handoyo.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah mencari solusi dalam menangani kelangkaan vaksin miningitis ini. Menurutnya, realokasi vaksin menjadi salah satu solusi.

Baca Juga:

Vaksin Meningitis di Indonesia lagi Langka

"Lalu saya kira ini jadi perhatian serius yang harus dicarikan solusi. Yang paling penting itu, carikan solusi bagaimna untuk menyelesaikan kelangkaan ini. Realokasi ini menjdi salah satu solusi," imbuhnya.

Selain itu, Handoyo juga menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta lainnya terkait proses pengadaannya. Sebab, vaksin miningitis menjadi kebutuhan mendasar pagi para jemaah umroh dan haji

"Terlebih memang menjadi cara kita untuk melindungi dari potensi tertularnya penyakit miningitis," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jangan Biarkan Meningitis Menjangkiti, Bisa Sangat Berbahaya!

#DPR RI #Vaksinasi #Virus Meningitis #Arab Saudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi karena merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang dikonsumsi hampir setiap hari. 

Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
DPR Dorong Kemendag Kendalikan Harga Beras
Indonesia
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Desakan tersebut muncul setelah tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Tiga Warga Meninggal, DPR Desak Larangan Total Sound Horeg
Indonesia
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Sebanyak 8 WNI bergabung dengan militer Rusia. DPR meminta pemerintah untuk tidak kecolongan lagi.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Perluasan cakupan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Indonesia
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Modus semacam itu berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami secara utuh risiko yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terlibat dalam militer.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Indonesia
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro juga ditetapkan sebagai Deputi BI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
Indonesia
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Indonesia
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Pembahasan tetap harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak warga negara, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan melalui lembaga peradilan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Perampasan Aset Koruptor, Praktisi Hukum Ingatkan Hasilnya Harus Kembali ke Rakyat
Indonesia
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Praktisi hukum Naek Pangaribuan menilai RUU Perampasan Aset memiliki posisi penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan, Praktisi Hukum: jangan lagi Jadi Janji Politik
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Bagikan