Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi


Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan vaksin meningitis bagi calon jemaah umrah. Hal ini disampaikan merespons kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah daerah di Indonesia
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah ya, apa kendalanya, terjadi kelangkaan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, memberikan ultimatum, saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (13/9).
Baca Juga:
Menurut Rahmad, vaksin meningitis menjadi syarat mutlak bagi jemaah umrah, sebab Arab Saudi adalah negara endemik terjadinya penyakit meningitis meningokokus.
"Karena vaksin miningitis ini kan sangat wajib untuk ke Arab Saudi itu umroh dan haji. Yg paling dekat kan umroh ya," ujar Handoyo.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah mencari solusi dalam menangani kelangkaan vaksin miningitis ini. Menurutnya, realokasi vaksin menjadi salah satu solusi.
Baca Juga:
"Lalu saya kira ini jadi perhatian serius yang harus dicarikan solusi. Yang paling penting itu, carikan solusi bagaimna untuk menyelesaikan kelangkaan ini. Realokasi ini menjdi salah satu solusi," imbuhnya.
Selain itu, Handoyo juga menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta lainnya terkait proses pengadaannya. Sebab, vaksin miningitis menjadi kebutuhan mendasar pagi para jemaah umroh dan haji
"Terlebih memang menjadi cara kita untuk melindungi dari potensi tertularnya penyakit miningitis," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Jangan Biarkan Meningitis Menjangkiti, Bisa Sangat Berbahaya!
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan

DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045

PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang

Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025

Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
