Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 13 September 2022
Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto: DPR RI)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan vaksin meningitis bagi calon jemaah umrah. Hal ini disampaikan merespons kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah daerah di Indonesia

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah ya, apa kendalanya, terjadi kelangkaan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, memberikan ultimatum, saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (13/9).

Baca Juga:

Kendala Produksi Jadi Alasan Vaksin Meningitis Langka

Menurut Rahmad, vaksin meningitis menjadi syarat mutlak bagi jemaah umrah, sebab Arab Saudi adalah negara endemik terjadinya penyakit meningitis meningokokus.

"Karena vaksin miningitis ini kan sangat wajib untuk ke Arab Saudi itu umroh dan haji. Yg paling dekat kan umroh ya," ujar Handoyo.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah mencari solusi dalam menangani kelangkaan vaksin miningitis ini. Menurutnya, realokasi vaksin menjadi salah satu solusi.

Baca Juga:

Vaksin Meningitis di Indonesia lagi Langka

"Lalu saya kira ini jadi perhatian serius yang harus dicarikan solusi. Yang paling penting itu, carikan solusi bagaimna untuk menyelesaikan kelangkaan ini. Realokasi ini menjdi salah satu solusi," imbuhnya.

Selain itu, Handoyo juga menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta lainnya terkait proses pengadaannya. Sebab, vaksin miningitis menjadi kebutuhan mendasar pagi para jemaah umroh dan haji

"Terlebih memang menjadi cara kita untuk melindungi dari potensi tertularnya penyakit miningitis," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jangan Biarkan Meningitis Menjangkiti, Bisa Sangat Berbahaya!

#DPR RI #Vaksinasi #Virus Meningitis #Arab Saudi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 34 menit lalu
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Indonesia
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Cak Udin juga menekankan pentingnya membangun ekonomi berdikari
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
Indonesia
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Secara keseluruhan, terdapat 10 RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2025-2029
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Baleg DPR RI Resmi Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025
Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Bagikan