Vaksin Meningitis Langka, DPR Ultimatum Pemerintah Segera Cari Solusi
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan vaksin meningitis bagi calon jemaah umrah. Hal ini disampaikan merespons kelangkaan vaksin meningitis di sejumlah daerah di Indonesia
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah ya, apa kendalanya, terjadi kelangkaan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, memberikan ultimatum, saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Selasa (13/9).
Baca Juga:
Menurut Rahmad, vaksin meningitis menjadi syarat mutlak bagi jemaah umrah, sebab Arab Saudi adalah negara endemik terjadinya penyakit meningitis meningokokus.
"Karena vaksin miningitis ini kan sangat wajib untuk ke Arab Saudi itu umroh dan haji. Yg paling dekat kan umroh ya," ujar Handoyo.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah mencari solusi dalam menangani kelangkaan vaksin miningitis ini. Menurutnya, realokasi vaksin menjadi salah satu solusi.
Baca Juga:
"Lalu saya kira ini jadi perhatian serius yang harus dicarikan solusi. Yang paling penting itu, carikan solusi bagaimna untuk menyelesaikan kelangkaan ini. Realokasi ini menjdi salah satu solusi," imbuhnya.
Selain itu, Handoyo juga menyarankan agar pemerintah berkoordinasi dengan pihak swasta lainnya terkait proses pengadaannya. Sebab, vaksin miningitis menjadi kebutuhan mendasar pagi para jemaah umroh dan haji
"Terlebih memang menjadi cara kita untuk melindungi dari potensi tertularnya penyakit miningitis," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Jangan Biarkan Meningitis Menjangkiti, Bisa Sangat Berbahaya!
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Raphinha Tepis Rumor Pindah ke Arab Saudi, Fans Barcelona Langsung Lega
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Arab Saudi Masih Kejar Tanda Tangan Raphinha, Barcelona Mulai Waspada