DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Muh. Haris, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan Program Makan Bergizi Nasional (MBG). Ia menekankan perlunya strategi yang jelas dan transparan untuk menutup kesenjangan anggaran sebesar Rp67 triliun.

Menurut Haris, meskipun alokasi RAPBN 2026 untuk BGN mencapai Rp268 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat, kebutuhan riil program ini sebenarnya Rp335 triliun.

“Ada gap Rp67 triliun yang harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah perlu memastikan strategi bridging yang konkret, baik melalui efisiensi, cost-sharing dengan pemerintah daerah, maupun mekanisme pembiayaan kreatif. Jangan sampai pelayanan gizi untuk anak-anak bangsa terpotong di tengah jalan,” tegasnya.

Baca juga:

Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG

Selain masalah anggaran, ia juga mengkritik alokasi program yang masih didominasi oleh anak sekolah (83,4%), sementara porsi untuk 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode penting untuk pencegahan stunting, yang masih minim yakni hanya 10,1%. Haris mendesak BGN untuk meningkatkan alokasi ini minimal menjadi 12–15% agar dampaknya lebih signifikan.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah digitalisasi tata kelola MBG senilai Rp5,89 triliun. Haris menegaskan bahwa digitalisasi harus lebih dari sekadar proyek dengan menjamin transparansi, integritas pembayaran, dan akuntabilitas. Ia juga menuntut adanya SLA (Service Level Agreement) pembayaran maksimal tujuh hari, tingkat kecurangan di bawah 0,2%, serta dashboard publik real-time untuk pengawasan masyarakat.

Haris juga meminta BGN memastikan kesiapan di lapangan, termasuk kapasitas dapur umum, rantai dingin (cold chain), dan sumber daya manusia gizi, terutama dengan lonjakan 30.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

Ia khawatir program akan terhambat oleh masalah distribusi atau pengawasan yang lemah, mengingat sudah ada isu keracunan dan kehalalan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Baca juga:

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Sebagai penutup, Haris dari Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap percepatan program MBG sebagai investasi strategis. Namun, dukungan ini disertai dengan pengawasan ketat.

“Program makan bergizi gratis ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Kami ingin memastikan program ini berjalan sehat, halal, higienis, adil, dan bermanfaat bagi rakyat kecil. Jangan sampai ada anak yang keracunan, jangan ada UMKM yang dirugikan karena keterlambatan pembayaran. Ini wujud nyata keberpihakan kita kepada rakyat,” pungkasnya.