DPR Tekankan Pentingnya Kenaikan Tunjangan Dosen Non-ASN Sebagai Syarat Utama Menuju Indonesia Emas 2045

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan kesejahteraan guru dan dosen, khususnya dengan menaikkan tunjangan bagi dosen non-ASN. Ia berharap anggaran pemerintah pada tahun 2026 mencukupi untuk mendukung kenaikan tunjangan tersebut.

“Kami akan berjuang agar tunjangan dosen bisa terus dinaikkan. Mudah-mudahan fiskal kita untuk anggaran 2026 cukup untuk menaikkan tunjangan. Guru dan dosen harus sejahtera,” ungkap Lalu Ari, Selasa (9/9).

Baca juga:

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Menurut Lalu Ari, kesejahteraan para tenaga pendidik adalah kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia berpendapat bahwa tanpa kesejahteraan yang memadai, cita-cita tersebut akan sulit tercapai.

“Kalau guru dan dosen tidak sejahtera, maka kita hanya mimpi untuk mencapai Indonesai Emas pada 2045,” tegasnya.

Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal upaya ini, yang memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal peningkatan tunjangan sertifikasi untuk dosen non-ASN.

Dasar hukum pemberian tunjangan profesi bagi dosen non-ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang diatur lebih lanjut dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024.

Baca juga:

Menag Ingatkan Tidak Gampang Jadi Seorang Guru, Harus Suci di Langit dan Bumi

Regulasi tersebut menentukan besaran tunjangan bagi dosen ASN dan non-ASN, dengan mengacu pada gaji pokok PNS sebagai patokan. Peraturan ini juga memastikan bahwa dosen non-ASN yang memenuhi syarat, seperti beban kerja dan Tridharma Perguruan Tinggi, berhak menerima tunjangan profesi.