Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara

Pencarian korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (ANTARA/HO-Diskominfo Solok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Dampak serius kelangkaan energi berupa gas elpiji dan BBM pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendapat sorotan tajam Anggota DPR RI daerah pemilihan Aceh, Ruslan Daud.

Kelangkaan ini secara langsung memengaruhi layanan publik dan aktivitas sosial masyarakat.

Kelumpuhan Distribusi Energi di Tengah Bencana

Ia menegaskan bahwa terputusnya pasokan gas elpiji dan BBM tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mengganggu operasional dapur umum, posko pengungsian, dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada suplai energi.

Baca juga:

BPH Migas Klaim Pasokan BBM Sudah Berangsur Pulih di Daerah Bencana Sumatera

Menurut Politisi Fraksi PKB ini, bencana besar di Sumatera telah melumpuhkan total jaringan distribusi energi, khususnya di Aceh. Distribusi elpiji dari Arun, Lhokseumawe, terhenti karena banyaknya ruas jalan dan jembatan yang putus akibat bencana.

“Gangguan distribusi LPG di Aceh sangat serius. Kondisi ini memukul kebutuhan dasar masyarakat, termasuk dapur umum dan UMKM yang membutuhkan energi untuk bertahan,” tegas Ruslan Daud.

Di berbagai wilayah Aceh, antrean panjang kendaraan terlihat di hampir semua SPBU, dan beberapa daerah bahkan kehabisan total BBM dan LPG. Kondisi ini, menurut Ruslan Daud, memicu gangguan berantai pada layanan publik, logistik bantuan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

“Kita bicara tentang kebutuhan paling mendasar. Tanpa LPG dan BBM, dapur umum tak bisa beroperasi, UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat. Pertamina harus bergerak cepat,” ujar Anggota Komisi V ini.

Desakan Solusi Darurat: Jalur Laut dan Udara

Ruslan menambahkan bahwa banyak agen LPG kini menghentikan penyaluran karena stok kosong selama berhari-hari. Situasi kritis ini menuntut penanganan cepat melalui langkah-langkah darurat. Ia mendesak agar Pertamina bersama Dirjen Migas segera mempercepat distribusi melalui jalur laut atau udara.

Baca juga:

Korban Banjir dan Longsor di Sumatra Capai 753 Jiwa, MUI: Mereka Mati Syahid

Terakhir, ia juga mendesak Pertamina untuk menyiapkan skema alternatif, termasuk membuka rute distribusi baru, menyediakan armada darurat, dan mengaktifkan mekanisme penyaluran cepat agar energi dapat menjangkau masyarakat yang terdampak secara merata.

“Kami berharap pemulihan distribusi energi dapat dilakukan secepatnya agar kebutuhan publik tetap terpenuhi dan aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan,” pungkasnya.

#Aceh #Bencana Alam #Bencana Hidrometeorologi #Bencana Nasional #Banjir Bandang #Tanah Longsor #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Total Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Sumbar Capai Rp 33,5 Triliun
Kerusakan dan kerugian paling besar dialami Kabupaten Agam dengan total Rp 10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman Rp 5,48 triliun, dan Kota Padang sebesar Rp 4,88 triliun.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Total Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Sumbar Capai Rp 33,5 Triliun
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Lalin Jembatan Bailey Bireuen Aceh-Medan Gantian Tiap 1 Jam, Buka-Tutup Hingga September
Sistem buka-tutup ganti arah setiap 1 jam ini kemungkinan akan berlangsung hingga September 2026, sembari menunggu perbaikan permanen jembatan.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Lalin Jembatan Bailey Bireuen Aceh-Medan Gantian Tiap 1 Jam, Buka-Tutup Hingga September
Indonesia
Ribuan Rumah di 14 Desa Karawang Teredam Banjir, 27 Ribu Warga Terdampak
Sesuai data BPBD Karawang, hingga kini banjir telah melanda 14 desa yang tersebar di tujuh kecamatan sekitar Karawang. Sebanyak 27.925 jiwa atau sebanyak 12.903 keluarga terdampak bencana banjir tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
Ribuan Rumah di 14 Desa Karawang Teredam Banjir, 27 Ribu Warga Terdampak
Indonesia
TNI Bersihkan 19 Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang
TNI pun menjadi ujung tombak dalam operasi pembersihan sekolah-sekolah dari lumpur di wilayah bencana Aceh Tamiang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
TNI Bersihkan 19 Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang
Indonesia
Jembatan Bailey Kutablang Aceh Kini Dijaga 24 Jam, Gara-Gara Ini!
Penjagaan jembatan bailey di Aceh selama 24 jam dilakukan aparat gabungan dari kepolisian, TNI, Kementerian PUPR, dan PT Adhi Karya.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Jembatan Bailey Kutablang Aceh Kini Dijaga 24 Jam, Gara-Gara Ini!
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Bagikan