Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw menyatakan bahwa bencana banjir besar di Sumatera yang merenggut ratusan nyawa bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, kerusakan hutan skala besar yang dibiarkan tanpa adanya penindakan menjadi pemicu utama bencana ini.

“Kalian lihat saja, di banjir yang turun itu berapa banyak kayu gelondongan yang dibawa air. Berarti ada pengrusakan hutan yang masih dilakukan di daerah-daerah itu,” tegas Roberth dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Baca juga:

Pemprov Jakarta Kembali Modifikasi Cuaca Hadapi Cuaca Ekstrem di Bulan Ini

Menolak Narasi Cuaca Ekstrem dan Desakan Penindakan Hukum

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menolak narasi yang menempatkan cuaca ekstrem sebagai penyebab utama. Ia mengingatkan bahwa curah hujan tinggi bukanlah fenomena baru, namun dampaknya kini jauh lebih parah.

“Dulu juga ada hujan lebat tetapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa sekarang ada terjadi? Ini alam menunjukkan bahwa ini loh yang dilakukan oleh manusia terhadap alam,” ujarnya.

Roberth juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tingginya jumlah korban. Ia mencatat data tragis hingga akhir November.

“Kami menyatakan turut berduka atas korban jiwa yang cukup besar. Per 30 November, 442 orang meninggal, 402 hilang,” ungkapnya.

Melihat skala kerusakan dan tingginya angka korban, Roberth mendesak pemerintah untuk segera melakukan penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan hutan yang memicu bencana.

Baca juga:

BPH Migas Klaim Pasokan BBM Sudah Berangsur Pulih di Daerah Bencana Sumatera

“Harus ada penanganan, penindakan hukum dilakukan. Karena ada perusakan hutan besar-besaran dilakukan di sana. Setelah kejadian baru terbuka mata, ternyata ada perusakan hutan yang begitu besar di sana,” tegasnya.

Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan kehutanan di wilayah terdampak sebelum jatuh korban jiwa berikutnya.

“Tidak boleh tunggu sampai ada korban jiwa lagi. Masyarakat menjadi korban, menjadi tumbal karena ada perusahaan-perusahaan hutan yang dilakukan,” tutup Roberth.