Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor

Proses Evakuasi Korban Bencana Alam di Sumatera. (Foto: dok. BNPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyatakan rasa empati yang mendalam terhadap para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh.

Untuk meringankan beban korban, Dewi Asmara mendesak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Aceh agar berkomitmen penuh dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian bagi masyarakat di kabupaten/kota yang terdampak.

Penerbitan ini harus dilakukan dengan membebaskan persyaratan dokumen yang hilang serta tidak memungut biaya (pungutan biaya) apa pun.

Baca juga:

Truk BBM dan Alat Berat Bergerak ke Aceh Tamiang, Pemerintah Fokus Buka Akses Darat

“Untuk para korban yang terdampak dan kehilangan dokumen-dokumen keimigrasian seperti paspor dan lain sebagainya, agar pihak imigrasi berkomitmen untuk melayani dengan tidak memungut biaya dan memberikan perhatian khusus kepada warga yang terdampak bencana,” kata Dewi Asmara dalam keterangannya, Rabu (3/12).

Selain fokus pada korban, Komisi XIII DPR RI juga menyoroti kerusakan infrastruktur akibat bencana, terutama di Kota Langsa. Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan pada bangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa yang hancur akibat diterjang banjir.

“Kantor Imigrasi di Langsa itu hancur karena banjir dan tanah longsor. Kami mendukung untuk dibangun lagi dan renovasi sesuai dengan kerusakan yang ada, agar segera bisa melayani untuk masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga:

Update: Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Capai 744 Orang, 551 Masih Hilang

Pemerintah diharap segera menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional dan mendoakan semoga bencana alam ini cepat teratasi dengan kehadiran dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Dan kami di pusat juga akan terus mengawal dana-dana maupun program bantuan yang berfokus pada daerah yang terdampak ini,” tutupnya.

#Bencana Alam #Bencana Hidrometeorologi #Banjir Bandang #Tanah Longsor #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Januari 2026
DPR Desak Pemerintah Peduli Terkait Isu Perubahan Iklim Buat Kurangi Bencana
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Dunia
Kebakaran Hutan Mengamuk Tewaskan 18 Orang, Chile Tetapkan Status Bencana saat Api Mengancam Kota-Kota
Presiden Chile Gabriel Boric telah menetapkan status bencana di dua wilayah yang dilanda kebakaran hutan mematikan itu. Setidaknya 20.000 orang dievakuasi.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
 Kebakaran Hutan Mengamuk Tewaskan 18 Orang, Chile Tetapkan Status Bencana saat Api Mengancam Kota-Kota
Indonesia
Transfer Daerah ke Aceh, Sumut dan Sumbar Tidak Jadi Dipotong, DPR: Percepat Pemulihan dari Bencana
Usulan tersebut disetujui Presiden RI Prabowo Subianto, usai rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (17/1/2026) sore.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Transfer Daerah ke Aceh, Sumut dan Sumbar Tidak Jadi Dipotong, DPR: Percepat Pemulihan dari Bencana
Indonesia
Gempa Magnitudo 4,3 Terjadi di Anyer Banten
BMKG informasikan gempa ini bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Gempa Magnitudo 4,3 Terjadi di Anyer Banten
Lifestyle
“Hati Bertali”, Lagu Bumiy yang Merangkul Duka dan Harapan di Tengah Bencana
Musisi asal Sumatera Barat, Miya Maharani yang dikenal dengan nama panggung Bumiy, merilis lagu berjudul “Hati Bertali”, sebagai ruang perenungan sekaligus penguat perasaan bagi mereka yang mengalami perpisahan
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
“Hati Bertali”, Lagu Bumiy yang Merangkul Duka dan Harapan di Tengah Bencana
Indonesia
Total Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Sumbar Capai Rp 33,5 Triliun
Kerusakan dan kerugian paling besar dialami Kabupaten Agam dengan total Rp 10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman Rp 5,48 triliun, dan Kota Padang sebesar Rp 4,88 triliun.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Total Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam di Sumbar Capai Rp 33,5 Triliun
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Bagikan